M Taufik: Banggar DPRD DKI Selalu Terbuka, Justru Eksekutif yang Tidak

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) berharap DPRD bisa membuka setiap proses pembahasan anggaran dalam Banggar. Menanggapi itu, Pimpinan Banggar DPRD DKI M Taufik menyebut pihaknya selama ini sudah terbuka.

"Ahok bilang kalau DPRD tidak transparan, tidak diprogram dalam e-budgeting. Saya kira Ahok tidak paham dan tidak dapat laporan utuh dari SKPD soal pembahasan di Banggar. Pembahasan kan terbuka untuk umum, disaksikan wartawan dan KPK pernah hadir. Kita sangat terbuka," ujar Taufik saat berbincang di ruang kerjanya, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2015).

"Pernyataan Ahok itu (bikin) saya jadi tersinggung. Saran saya, tanya dulu sama yang terlibat sebelum ngomong. Enggak ada angin dan hujan, dibilang tak transparan," imbuhnya.

Taufik justru menuding eksekutif lah yang tidak transparan. Sebab, selama beberapa kali pihaknya meminta rincian data tentang bagaimana cara membagi tunjangan kerja daerah (TKD) kepada SKPD namun tak kunjung diberikan.

"Tidak transparan itu eksekutif. Kita sudah minta perhitungan TKD, tapi tidak dikasih. Jumlah gaji Rp 5 triliun lebih, TKD-nya mencapai Rp 12 triliun jadi naik 200 persen dari gaji untuk tahun depan. Kita minta (data untuk cari) tahu cara lu bagiin duit, sampai sekarang tidak dapat," kata Taufik.

Politikus Gerindra itu berharap tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang mewakili eksekutif dalam pembahasan bersama Banggar bisa segera memberi rincian penghitungan TKD kepada dewan. Dengan begitu bisa membahas secara bersama-sama.

"Responnya cuma ya ya saja. Kan lu ada 70 ribu orang ya sudah ayo diskusi, kenapa ente dapat sekian-sekian yang ditotal dapat Rp 12 triliun per tahun. Jangan-jangan Ahok enggak tahu lagi," sambung dia.

Taufik menyebut dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016, anggaran belanja ditargetkan menjadi Rp 66.205.279.978.232. Angka tersebut menurun dibanding rencana awalnya yang mencapai total Rp 73.050.000.000.000.

Alasan penurunan tersebut, kata Taufik, karena dinilai tidak realistis. Target Rp 73 triliun menurutnya terlalu besar di tengah kondisi ekonomi bangsa yang saat ini sedang melemah.

"Namanya anggaran kan ada pembahasan, gimana mau naik di situasi ekonomi seperti ini. Pendapatan daerah dicantumkan Rp 37 triliun, ini ketinggian kemarin saja tidak tercapai (targetnya) masa dinaikkan lagi. Tujuan tidak tercapai terus mau dinaikkan lagi," sebut Taufik.

Dia mengungkapkan Jumat pekan ini disepakati MoU untuk jumlah KUA-PPAS DKI 2016 antara eksekutif dan legislatif. Dilanjutkan dengan menggelar rapat paripurna untuk menetapkan Rancangan APBD (RAPBD) 2016 pada Senin (23/11) mendatang.

"Senin paripurna penyampaian RAPBD 2016. MoU itu jadi dasar penyusunan RAPBD, asal jangan cerewet Ahoknya tanggal 30 November pengesahan Perda APBD 2016," pungkasnya.

Sebelum ini, Ahok mengungkapkan kekecewaannya terhadap tim eksekutif yang setiap kali mengikuti jalannya rapat Banggar bersama dewan dalam membahas KUA-PPAS tidak langsung diinput ke sistem e-budgeting. Menurutnya, jika ditulis secara manual bukan tidak mungkin terulang lagi kejadian anggaran siluman.

Oleh karenanya, dia meminta Bappeda DKI untuk memasukkan ke dalam e-budgeting. Ahok juga meminta DPRD mau membuka semua rapat Banggar agar proses penetapan anggaran bisa dipantau.

"Kita dari dulu sudah terbuka sebetulnya. Kadang-kadang mereka enggak mau buka," kata Ahok, Selasa (17/11). (aws/spt)