Politikus PDIP: Novanto Harus Mundur Agar DPR Tak Terbebani Skandal

Jakarta - Desakan agar Ketua DPR Setya Novanto mundur dari jabatannya karena kasus dugaan pencatutan Presiden dan Wapres terus mengalir. Novanto diminta mundur agar tak membebani DPR.

"Terlepas dari proses yang masih harus dibuktikan, Setya Novanto sendiri sudah mengakui bahwa dia bersama dengan pengusaha minyak Reza Chalid menemui Presdir PT Freeport Indonesia yang dalam pertemuan tersebut ketiganya mendiskusikan perpanjangan kontrak Freeport. Terlepas dari ada tidaknya upaya pemerasan dari SN, pertemuan lobi-lobi ini sendiri sudah melanggar etika," kata anggota Fraksi PDIP Charles Honoris dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (18/11/2015).

Dengan pelanggaran etika itu, Charles mendesak Novanto untuk mengundurkan diri jabatannya. Menurut anggota Komisi I DPR ini, Novanto membebani DPR.

"Setya Novanto harus mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR agar kegaduhan yang terus-menerus diciptakannya dapat segera selesai dan energi bangsa tidak habis untuk hal-hal seperti ini. Setya Novanto ini sudah berhasil menyandang predikat Ketua DPR paling gaduh dalam sejarah bangsa ini," ujarnya.

"Novanto harus mundur agar DPR bisa kembali fokus bertugas melayani rakyat dengan maksimal dan tidak terbebani dengan skandal demi skandal yang dilakukan oleh pimpinan DPR," imbuhnya.


Charles lalu mengungkit lagi soal 'Trumpgate' yang juga melibatkan Novanto. Charles adalah salah seorang anggota DPR yang melaporkan Novanto ke MKD DPR di kasus 'Trumpgate'.

"Belajar lah dari negara-negara lain, negara-negara yang lebih matang berdemokrasi seperti Jepang. Baru-baru ini misalnya Menteri Pertanian Jepang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri dan sebagai anggota DPR karena isu skandal pendanaan politik. Ini dilakukan walaupun belum ada investigasi konklusif hanya karena adanya kesadaran diri sang politisi untuk menghindari kegaduhan dan tidak mengganggu roda pemerintahan," sambung Charles.

Novanto jadi sorotan setelah dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD DPR terkait dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres untuk meminta jatah saham PT Freeport. Novanto sudah membantah. Dia mengakui bertemu dengan Presdir PT Freeport dengan pengusaha minyak Reza Chalid, tapi menepis dugaan meminta saham ke PT Freeport.

(hty/tor)