.webp)
Tindakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memantik keprihatinan publik. Sebagai Ketua DPR Novanto dianggap tak memiliki kewenangan melakukan lobi dengan PT Freeport Indonesia dan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Melalui situs change.org netizen membuat petisi agar Setya Novanto dicopot dari jabatannya saat ini sebagai Ketua DPR. Petisi dibuat 17 jam yang lalu oleh seorang netizen bernama A Setiawan Abadi.
Menurut dia pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Novanto untuk memperoleh saham PT Freeport dan pembangunan pembangkit tenaga listrik di Papua merupakan pelanggaran etik dan hukum berupa: penyalahgunaan kekuasaan legislatif menurut konstitusi, pencemaran nama baik pimpinan tertinggi pemerintahan dan negara, pemanipulasian informasi dengan menyebutkan Presiden dan Wapres meminta saham padahal tidak benar, rakyat dan negara dirugikan
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hingga saat ini sudah sekitar 6.000 netizien mendukung Novanto dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Pengamat sosial yang juga rohaniawan Katolik Romo Benny Susetyo mengatakan bahwa tindakan Novanto 'melobi' PT Freeport Indonesia masuk kategori pelanggaran etika politik.
Sebagai Ketua DPR, Novanto tak memiliki kewenangan melakukan lobi dengan PT Freeport. "Ini (lobi) bukan kerja dia. Ini sudah penyalahgunaan wewenang. DPR itu fungsinya antara lain pengawasan dan budgeting," kata Romo Benny saat berbincang dengan detikcom, Selasa (17/11/2015).
Posisi etika, kata Romo Benny, di kehidupan sosial lebih tinggi dari hukum formal. Etika menyangkut kredibilitas, moralitas dan kompetensi.
"Bila seorang pejabat tidak tahu apa yang menjadi tugas dan kewenanganya, maka patut dipertanyakan kompetensi dan kredibilitasnya," kata Romo Benny.
Ketua DPR Setya Novanto membantah telah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. 'Untuk memakai nama Presiden, saya meyakini bahwa saya tidak pernah pakai nama Presiden karena saya berhubungan selama ini secara baik, sesuai tugas masing-masing dan selalu menjaga martabat kedua belah pihak," kata Novanto kepada detikcom, Selasa (17/11/2015).
Dia juga membantah meminta saham kepada Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. "Masalah permintaan saham, saya sudah sampaikan. Saya tahu ada kode etik antara Indonesia dengan perusahaan Amerika Serikat di seluruh dunia. Tidak mungkin saya meminta saham. Sesuatu yang tidak mungkin," kata Novanto.
(erd/van)
