Ahok: Saya Mau Pelototin Satu per Satu Anggaran

Jakarta - Masalah penentuan anggaran menjadi pekerjaan rumah yang paling krusial bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia bertekad fokus mengawasi setiap detail anggaran yang disusun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Ini saya mau cek 3 hari ini. Justru saya pikir mereka ngerti saya tapi ternyata enggak ngerti. Saya sudah bilang sama mereka, kalau gitu lain kali kalau ada bahas anggaran harus langsung masuk ke dalam e-budgeting. Ya seminggu ini saya enggak terima tamu dulu deh, saya mau pelototin satu-satu (anggaran)," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2015).

"Nanti KUA-PPAS bisa terlambat lagi. Tapi enggak lucu kan masa saya minta masukin die-budgeting supaya saya gampang kontrol, sekarang balik lagi ke manual. Kalau balik lagi manual, cerita yang dulu bisa nyusup lagi dong. Makanya saya bilang, 'Aduh, kalian ini mau jebakan Batman lagi? Sudah diajarin ikutin e-budgeting dan e-musrembang kok bisa masuk KUA-PPAS enggak pake 'e' lagi'," lanjutnya keheranan.

Menurut Ahok, sebagian besar SKPD belum memahami cara menyusun skala prioritas secara utuh. Masih ada pengertian yang salah kaprah, terutama dalam hal memotong anggaran di dinas untuk memenuhi nilai skala prioritas.

"Kalau skala prioritasnya enggak cukup, langsung minta semua SKPD potong 10-20% ya. Pengertian berbasis kinerja bukan potong uang tapi disusun skala prioritas. Jadi kalau duit enggak cukup berarti prioritas yang bawah dibuang," terangnya.

Ahok mencontohkan, dalam hal kesehatan semua hal menjadi prioritas sehingga tidak boleh ada pemotongan anggaran dari yang sudah dialokasikan.

Namun yang justru terjadi saat ini para SKPD masih harus membuang atau memotong beberapa persen dari anggarannya hingga nilai dalam skala prioritas mencukupi. "Mereka masih berpikir, semua SKPD mesti buang (berapa persen anggaran) sampai nilainya cukup. Berarti masih berbasis uang, padahal saya bilang bukan," kata Ahok.

Selain itu, Ahok meminta agar setiap anggaran lelang diajukan mulai dari penyusunan APBD, bukan baru dimasukkan dalam APBD Perubahan. Sebab verifikasi anggaran lelang itu memakan waktu lama.

"Lelang pembangunan itu kan butuh waktu, kalau beli tanah kan enggak perlu lelang. Nah kenapa duitnya buat beli tanah dulu karena kalau duitnya enggak cukup dibilang nanti kan ada APBD Perubahan jadi pasti nyisa. Betul, tapi kalau duit sisa bukan dipakai buat proyek lelang. Yang lelang semua harus ditaruh di APBD awal ini," urainya.

Ahok juga dibuat keheranan dengan pencatatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 masih dilakukan secara manual. Dia kesal kenapa tidak langsung dicatat dalam sistem e-budgeting agar dapat terlihat setiap perubahan yang terjadi.

"Kapan kita tutup (kunci pembahasan dalam e-budgeting) ada detik dan jam berapanya, baru dicetak. Kenapa mesti sudah dibahas, cetak dulu terus tanda tangan baru masuk komputer lagi? Ya enggak bisa dong. Saya sudah panggil (Kepala) Bappeda (Tuty Kusumawati) sih untuk konfirmasi," tutup Ahok.


(aws/aan)