Memanas Lagi, Sahut-sahutan Ahok Vs Lulung Cs Soal Korupsi UPS

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut kecurigannya ada mark up pengadaan alat Uninterruptible Power Supply (UPS) terbukti menyusul penetapan oknum DPRD DKI Jakarta sebagai tersangka. Ucapan Ahok membuat panas telinga Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana dan kawan-kawan.

Perseteruan panas ini berawal saat tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menetapkan mantan anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, M Firmansyah, dan anggota Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta, Fahmi Zulfikar, sebagai tersangka kasus UPS pada Senin 16 November 2015.

Sebelumnya, Alex Usman dan Zaenal Soleman juga telah ditetapkan jadi tersangka dalam kasus ini. Alex Usman saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sedangkan berkas Zaenal Soleman telah dilimpahkan ke Kejaksaan tahap pertama pada awal Oktober lalu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ahok berpendapat kecurigaannya tentang ada mark up dalam pengadaan UPS tidak keliru dengan penetapan para tersangka tersebut. Pendapat Ahok menuai kritik tajam dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. Ia menyebut justru pihak eksekutiflah yang secara nyata melakukan korupsi.

Menanggapi pernyataan Taufik, Ahok melontarkan 'serangan balasan' dan mengatakan apabila jajarannya terlibat korupsi maka akan banyak oknum DPRD DKI Jakarta yang terjerat.

Saut-sautan ini bertambah panas ketika Lulung juga ikutan angkat bicara. Politisi PPP ini meminta Ahok tidak sok-sokan menyeret orang dalam kasus korupsi UPS. Ia meminta Ahok berhati-hati dalam ucapannya karena Ahok termasuk orang yang harus bertanggung jawab dalam kasus korupsi UPS.

Berikut 4 debat sengit itu:

1. Ahok: Kecurigaan Kami Betul

Foto: Ray Jordan

Ahok menyambut baik penetapan tersebut sebagai bukti kecurigaannya selama ini terhadap adanya keterlibatan DPRD DKI bukan tanpa alasan.

"Waktu itu saya bilang, bahwa UPS ini mark up. Waktu itu kan enggak diterima sampai mau dibuat Pansus untuk mengadili saya, saya sih terima kasih. Artinya kalau sudah ada tersangka, berarti yang kita curigai betul dong bukan cuma suudzon," ujar Ahok saat dikonfirmasi di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2015).

Meski mengapresiasi langkah pihak penyidik, namun Ahok menegaskan penetapan tersangka dari anggota dewan bukan menjadi target utamanya dalam membuktikan adanya anggaran siluman dalam APBD 2014 lalu. Menurutnya, kebenaran tetap harus diungkapkan dan ditegakkan.

"Aku mana bisa targetin orang," imbuhnya.

2. Taufik: Yang Pasti Korupsi Eksekutif

Foto: Agung Pambudhy

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik berpendapat sebenarnya tuduhan Ahok bahwa ada korupsi yang dilakukan anggota DPRD belum sepenuhnya benar.

Namun karena dalam kasus yang sama sudah ada 2 SKPD yang ditetapkan sebagai tersangka bahkan sudah menjalani sidang maka ia menyebut pihak eksekutiflah yang secara nyata melakukan korupsi.

"Yang sudah pasti (melakukan korupsi) kan dari eksekutif. Yang udah pasti kan dari eksekutif," kata Taufik di DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2015).

Ia mengatakan DPRD DKI menghormati dan akan mengikuti proses hukum yang ada. Soal sanksi yang diberikan pada Fahmi akan ditentukan oleh partai.

3. Ahok: Kalau Eksekutif Kena, Banyak DPRD Kena

Foto: Alfathir Yulianda

Ahok tidak gentar atas tudingan Taufik yang menyebut eksekutif justru yang lebih berperan dalam urusan korupsi UPS.

"Bagus dong," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2015).

"Kalau eksekutif yang kena berarti banyak oknum DPRD yang kena," lanjutnya.

4. Lulung: Jangan Sok-sokan Menyeret Orang

Foto: Hasan Alhabshy

Lulung meminta Ahok tidak sembarangan berkomentar.

"Ya sudahlah, saran saya serahkan saja pada hukum jangan sok-sokan. Jangan sok-sokan akan menyeret orang. Kita buktikan dalam proses hukum saja," ujar Lulung saat dihubungi, Selasa (17/11/2015).

Lulung meminta agar Ahok berhati-hati sebab Ahok kala itu yang membubuhkan tanda tangan dalam meresmikan APBD Perubahan 2014.

"Enggak serta merta Pak Ahok bisa bicara seperti itu. Lagi-lagi harus terpenuhi unsur keterlibatan dan keterkaitan seseorang dalam kasusnya. Nanti kalau dibalikin bagaimana? Dia juga termasuk orang yang bertanggung jawab. Bisa saja kan terjadi Pak Gubernur juga ikut bertanggung jawab karena SPD-nya kan dia yang tanda tangan," imbuh politikus PPP tersebut.

Lulung mengklaim tidak memiliki keterlibatan dalam pengadaan UPS tersebut. "Kan dari pertama saya katakan Allah Maha Benar yang benar pasti benar. Misalkan, ada orang yang menarget saya ya semua saya maafkanlah. Saya maafkan dengan hati yang tulus dan terbuka. Saya acungkan jempol, apresiasi kepada pihak kepolisian yang profesional dan tak terpengaruh opini dan media untuk menyeret saya," kata Lulung.

"Makanya waktu itu saya bilang polisi hebat, sangat profesional, tidak melihat opini bahwa saya terseret dalam melakukan penegakan hukum terhadap saya itu sudah benar. Insya Allah, Allah menjaga saya," pungkasnya.

Lulung juga menyarankan agar Fahmi Zulfikar dan M Firmansyah ditetapkan sebagai tersangka baru kasus UPS menempuh jalur praperadilan.

"Kalau mereka mau tempuh praperadilan kan masih punya hak juga. Terus prosesnya juga harus lewat pengadilan. Semua harus ada unsur terpenuhi menjadi tersangka dalam kasus UPS," lanjutnya.