Tindakan Novanto Bertemu Presdir Freeport Kian Tampar Wajah DPR

Jakarta - Selama ini persepsi publik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat terlanjur negatif. Mulai kebiasaan membolos dan tertidur saat sidang, studi banding ke luar negeri dan terakhir dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto.

Dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK kian menampar wajah DPR. "Wajah DPR semakin buruk," kata pengamat sosial yang juga rohaniawan Katolik Romo Benny Susetyo saat berbincang dengan detikcom, Selasa (17/11/2015).

Menurut Romo Benny yang dilakukan Novanto dengan menemui Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin adalah pelanggaran etika politik. Alasannya sebagai Ketua DPR Novanto tidak memiliki kewenangan menjalin lobi dengan PT Freeport.

"Ini (lobi) bukan kerja dia. Ini sudah penyalahgunaan wewenang. DPR itu fungsinya antara lain pengawasan dan budgeting," kata Romo Benny.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya Desmond J Mahesa juga menyebut bahwa tindakan Novanto tersebut telah memalukan lembaga DPR. Tindakan Novanto yang mengajak seorang pengusaha minyak bertemu Presdir Freeport itu dianggap hal yang tidak patut.  

"Ini merusak citra DPR!" kata Desmond.

"Tidak ada pilihan bagi kami anggota DPR, kalau perlu gentleman dia mundur karena mempermalukan DPR," Desmond menambahkan.

Desmond yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR itu meminta Mahkamah Kehormatan Dewan bekerja secara profesional mengusut dugaan pelanggaran kode etik oleh Novanto. Senin kemarin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said susah melaporkan dugaan tindakan tidak terpuji oleh Novanto ke MKD.



Kini saatnya, kata Desmond, MKD membuktikan kepada masyarakat bahwa DPR masih menjadi lembaga terhormat.

"Ujian terbesarnya adalah bisa nggak MKD dipercaya masyarakat? Atau kita lihat masyarakat masih percaya nggak terhadap DPR, kalau pimpinan DPR saja dalam kapasitas bukan pribadi memperdagangkan jabatannya," kata Desmond.

Setya Novanto sudah mengakui pertemuannya dengan pimpinan PT Freeport Indonesia. Namun dia menegaskan bahwa hal itu dilakukan demi kepentingan rakyat bukan untuk manfaat pribadi.

"Bahwa apa yang jadi kepentingan rakyat, tentu ini menjadi hal yang harus saya sampaikan," kata Novanto di gedung MPR/DPR,

Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2015).

(erd/nrl)