Yasonna akan Patuhi Putusan MA Cabut SK Kepengurusan Golkar Munas Ancol

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memastikan pihaknya akan mematuhi keputusan Mahkamah Agung terkait konflik kepengurusan Golkar. Yasonna siap mencabut SK Kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.

"Soal Golkar sudah kita terima (salinan putusan), sekarang sedang dikaji oleh staf. Kita lihat dulu kajiannya seperti apa. Tapi saya patuh kepada UU, saya patuh hukum," kata Yasonna di Hotel Manhattan, Jl Prof Dr Satrio, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2015).

Dalam putusannya, MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta sehingga kembali ke putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sedangkan PTUN telah membatalkan SK Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta.

MA meminta Menkumham mencabut SK pengesahan terhadap kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol dengan tenggat waktu 90 hari sejak diputuskan.

Sebelumnya Sekjen Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham menyurati Yasonna agar mencabut SK kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol.

Idrus mengingatkan Yasonna agar menjalankan pemerintahan yang good governance dengan menjalankan putusan MA tersebut. Jika tidak dilaksanakan, Yasonna dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.

"Putusan MA punya norma yang sama dengan UU. Kalau tidak dilakukan ini dikategorikan perbuatan melawan hukum," kata Idrus.

(khf/erd)