Apa Urusannya Ketua DPR Temui Pimpinan Freeport dan Mencatut Nama Presiden?

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengakui bertemu dengan pimpinan PT Freeport Indonesia. Dia tak menyebut secara pasti tempat dan waktu pertemuan.

Namun dalam pertemuan itu Novanto menyebut hanya meneruskan 'pesan' dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait masa depan PT Freeport di Indonesia.  

"Kami tidak akan membawa nama-nama yang bersangkutan dan tentu saya harus berhati-hati, dan harus menyampaikan secara jelas apa yang telah disampaikan Presiden kepada saya," kata Novanto kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2015).

Politikus Partai Golkar itu mengklaim bahwa yang dia sampaikan ke PT Freeport sama dengan yang disampaikan Presiden kepadanya. Novanto tak mengungkap hal apa yang dibicarakan Presiden kepadanya terkait PT Freeport, namun dia mengatakan hal itu terkait dengan kepentingan rakyat.

"Bahwa apa yang jadi kepentingan rakyat, tentu ini menjadi hal yang harus saya sampaikan," ujar Waketum Golkar hasil Munas Bali ini.

Pernyataan Novanto yang mengaku membawa pesan Presiden untuk Freeport itu memantik pertanyaan baru: apa urusannya Ketua DPR menemui pimpinan Freeport disertai seorang pengusaha?

Pada Senin (16/11) kemarin, Wakil Presiden Jusuf Kalla tegas mengatakan bahwa tidak ada urusannya Ketua DPR dengan Freeport. Bahkan JK menduga saat bertemu dengan pimpinan PT Freeport, Novanto bukan atas nama Ketua DPR.

"Pasti bertemu bukan sebagai Ketua DPR, karena tidak ada urusannya itu (Freeport dengan Ketua DPR). Saya tidak tahu secara pribadi gimana, tetapi setahu saya tentu tidak ada pertemuan dengan Ketua DPR tentang itu," ujar JK di Kantor Wapres.

JK yang mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya itu juga mengaku marah namanya dicatut untuk 'meminta' saham Freeport dan mengambil ancang-ancang membawa kasus Novanto ke ranah hukum.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menegaskan bahwa soal lobi pemerintah Indonesia dengan PT Freeport tak ada urusannya dengan Ketua DPR.  Urusan lobi, kata dia, menjadi tugas pemerintah sebagai eksekutif.

"Itu (lobi) urusannya eksekutif bukan legislatif," kata Sudirman dalam sesi wawancara di acara Mata Najwa Metro TV.  

(erd/nrl)