Hati-hati, Bisa Salah Dukung

Jakarta - Iklan dukungan sejumlah intelektual terhadap kenaikkan harga BBM menimbulkan perdebatan. Berani bersikap tegas atau sebuah pelacuran intelektualitas?Iklan yang menghiasi satu halaman penuh harian Kompas (26/2/2005) itu memang unik kalau tidak mau dibilang nyeleneh. Maklum, dalam sejarah kenaikan harga BBM di negeri ini, baru kali ini diwarnai iklan semacam itu. Sejumlah intelektual ramai-ramai menyatakan langkah pemerintah tersebut tepat.Alih-alih ingin menjelaskan kepada masyarakat, iklan itu justru menimbulkan polemik dan perdebatan tersendiri. Banyak pihak menyayangkan tindakan para inteleltual yang difasilitasi oleg Freedom Institute tersebut. Bukan tidak mungkin, hal itu hanya akan dimanfaatkan pemerintah sebagai pembenaran atas kebijakannya mengurangi subsidi BBM."Iklan itu bisa juga dijadikan kebijaksanaan yang bertentangan dengan kepentingan publik. Karena saya melihat pemerintah tidak memberikan opsi-opsi dan alternatif lain selain kenaikam BBM itu," ungkap Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR, Djoko Susilo kepada detikcom.Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menyampaikan pendapat yang lebih pedas lagi. Menurutnya, iklan tersebut merupakan pelacuran intelektual dan kalangan LSM. Freedom Intitute sebagai lembaga yang didanai Aburizal Bakrie, kini menjabat Menko Perekonomian, telah melakukan kooptasi.Agus juga menegaskan ada beberapa hal yang ganjil di balik munculnya iklan tersebut. Pertama, dirinya memperoleh informasi beberapa nama seperti Agus Sudibyo dan Bimo Nugroho tidak menandatangani iklan tersebut. Mereka hanya dikonfirmasi melalui telepon.Kedua, beberapa nama di antaranya adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah. Sebut saja nama Anggito Abimanyu yang merupakan pegawai eselon II Departemen Keuangan. Selanjutnya Dino Patti Djalal dan Andi Malarangeng, keduanya adalah pegawai pemerintah.Agus menjelaskan, dari sudut pandang sebuah iklan sebenarnya meteri dalam iklan tersebut tidak ada masalah. Namun persoalannya menjadi lain ketika PNS, LSM, dan intelektual bergabung mendukung kebijakan pemerintah yang belum tentu benar."Padahal intelektual biasanya berteriak tapi kali ini mengapa justru tidak.Dan untuk PNS tidak boleh ikutan di sana. Ini semua menimbulkan pertanyaan besar. Freedom Institute sendiri adalah milik Ical (Aburizal), itu tidak etis," ungkap Agus.Informasi lain yang diperoleh Agus adalah, awalnya iklan ini akan dimuat surat kabar di seluruh Indonesia. Namun karena ada perbedaan pendapat dari mereka yang terlibat, niatan itu dibatalkan. Bisa dibayangkan berapa besar dana yang dipersiapkan untuk kegiatan tersebut.Kritikan juga disampaikan sejumlah intelektual awal pekan lalu, di Kafe Venezia, TIM, Jakarta Pusat. Mereka menilai, iklan dukungan BBM kaum intelektual tersebut kurang berhati-hati. Alasan yang disampaikan sebagai dasar dukungan dinilai terlalu menyederhanakan persoalan.Dalam kesempatan itu, pengajar Ekonomi Politik UI, Adrinof A.Chaniago mengatakan, analisis ekonomi dalam iklan tersebut mungkin benar di atas kertas atau benar menurut program komputer. Tetapi, secara empiris di masa lalu, maupun kemungkinan di masa datang, prakteknya belum tentu benar untuk kondisi di masyarakat Indonesia.Pertama, mengenai kemiskinan akan berkurang dengan adanya pengalihan subsidi itu belum pernah teruji. Belum pernah ada evaluasi atas kebijakan serupa tentang pencapaian sasaran penurunan angka kemiskinan. Analisis tersebut jelas mengabaikan faktor-faktor politik, sosial dan budaya yang nyata-nyata masih ada dan belum berubah. Seperti kapasitas pemerintahan dengan birokrasi pelaksana dan pengawasan yang lemah, mental korup dan opurtunis aparat dan agen masyarakat yang dilibatkan, kompleksitas pengelompokan sosial yang berbeda dengan yang diasumsikan oleh analisis LPEM FE UI, dan sebagainya.Bahwa harga BBM dianggap tidak rasional memang tidaklah salah. Tetapi dengan menaikkan harga BBM sebesar 30 persen lalu meningkatkan subsidi kepada kelompok miskin akan menjadikan jumlah mereka turun dari 16,25 persen menjadi 13,87 persen, adalah sama dengan menyederhanakan persoalan sosial, politik dan ekonomi Indonesia."Rekomendasi itu bisa menyesatkan dan akan merugikan masyarakat. Karena itu kami meminta agar para pendukung iklan tersebut mencabut dukungannya. Biarkanproses pencerdasan bangsa berjalan secara sehat, yakni tidak ditentukan oleh ketenaran, dana berlebih yang dimiliki dan kedekatan dengan pemerintah," kata Andrinof.Berbagai kritikan tersebut ditanggapi datar oleh Direktur Freedom Institute, Ulil Abshar Abdalla. Ulil menjelaskan, salah satu tujuan iklan itu adalah mengungkapkan ada pendapat yang berbeda di masyarakat mengenai kenaikkan harga BBM. Selama ini pemberitaan di media massa membentuk opini bahwa pihak yang mendukung pencabutan subsidi itu tidak pro-rakyat.Ulil mengatakan, lewat iklan tersebut Freedom Institute ingin menunjukkan, pemerintah harus didukung jika memang benar. Freedom Institute ingin menghilangkan kesan bahwa mendukung pemerintah itu suatu hal yang buruk. Menurut Ulil, mendukung pemerintah memang lebih sulit dari pada mengkritik."Semua orang boleh berkomentar. Menurut saya, anda harus berani melawan arus. Selama ini opini yang berkembang di masyarakat adalah bahwa kalau orang yang mendukung pencabutan subsidi itu tidak pro-rakyat, tapi nyatanya tidak demikian. Jadi harus ada yang berani menerobos kebekuan opini tersebut," ujar Ulil. (djo/)