Ahok Minta DPRD DKI Buka Semua Proses Rapat Banggar dan Catat di e-Budgeting

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengedepankan transparansi dana dalam pemerintahannya. Salah satu caranya dengan membuka seluruh proses perubahan anggaran dalam rapat eksekutif dan legislatif melalui Badan Anggaran (Banggar).

"Kita sudah buka semua Banggar. Tapi saya cek, ternyata pas kemarin mereka saking sering bahas KUA-PPAS enggak mau masukin ke e-budgeting. Jadi bahas dulu baru masuk. Padahal saya mintanya, dalam proses pembahasan pun semua di-e-budgeting jadi kelihatan kalau ada perubahan berapa kali. (Sekarang) hilang jejak itu," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2015).

Ahok pun meminta Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati untuk senantiasa mencatat detil setiap proses pembahasan di rapat Banggar dalam sistem e-Budgeting. Hal ini berguna untuk dijadikan pelajaran bagi pemerintahan yang akan datang.

"Saya tidak mau prosesnya dihilangin. Saya kan inginnya ada proses. Jadi ada pembelajaran, orang tahu kenapa ini dikurangi, ditambah, dicoret DPRD. Jadi orang bisa belajar dan kalau saya enggak jadi gubernur lagi, maka gubernur yang akan datang begitu diperlihatkan proses e-budgeting dia ngerti gitu loh," terangnya.



"Jadi 'Oh kenapa kita prioritas ini, kenapa dalam tengah jalan dicoret, kenapa ditambah dikurang' gitu. Nah kalau dulu kan enggak, tiba-tiba nongol saja. Dia cetak buku sih memang, setiap proses kita langsung cetak. Tapi kalau cetak, ditumpuk-tumpuk hilang. Tapi kalau ditaruh dalam sistem Smart City atau di i-Cloud gitu kan selamanya, sampai kiamat juga kalau enggak terjadi sesuatu di dunia ini orang masih punya. Kalau buku (mudah) hilang," lanjut Ahok.

Dia pun ingin ke depannya, pihak DPRD DKI membuka setiap proses Banggar. "Kita dari dulu sudah terbuka sebetulnya. Kadang-kadang mereka enggak mau buka," pungkasnya.

(aws/dra)