.webp)
Tim delegasi yang dipimpin Oso itu diikuti oleh sejumlah anggota dewan yaitu Abdul Kadir Karding (PKB), Abdul Malik Haramain (PKB), M Idris Laena (Golkar), Hermanto (PKS), Zainut Tauhid (PPP) dan Djoni Rolindrawan (Hanura) serta dari kelompok DPD yaitu Djasarmen Purba, Delis Jukarson Hehi dan Eni Sumarni.
Salah satunya yaitu WNI bernama Usman yang menanyakan apa pengaruh pengamalan 4 pilar dengan nasib para TKI di luar negeri. Hal itu langsung dijawab langsung oleh Oso.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itulah sebabnya kita hadir di sini. Kedua 4 pilar ini tidak bisa hanya sepotong-sepotong kita bahas. Tidak bisa sejam dua jam. Harus 3 hari 3 malam, baru bisa dilihat, tapi situasi saya dapat memahami KBRI ini sedang memiliki tugas yang sangat padat, bukan kita ya, dan juga bukan salah KBRI juga ya, jadi tolong dipahami. Bahwa MPR atau DPR belum menghayati, justru ini perintah Undang-undang untuk menghayati,"jawab Oso.
Zainut Tauhid dari PPP pun ikut menimpali. Menurut Zainut pengamalan 4 pilar harus dilakukan bersama dan tentunya dilakukan pemimpin agar dapat dicontoh rakyatnya.
"Kehadiran kita di sini untuk mengingatkan kembali nilai-nilai yang sangat luhur: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat yang masih lihat pemimpinnya, kalau pemimpin berbuat baik maka akan dilihat oleh rakyatnya," kata Zainut.
Setelah itu, ada pula seorang pelajar bernama Rizki Abdillah yang menantang delegasi MPR untuk memberikan contoh konkret tentang hasil dari sosialisasi 4 pilar. Selain itu, dia juga sempat menanyakan pendapat para anggota dewan soal kewarganegaraan.
"Setelah bapak-bapak semua merencanakan ke negara-negara lalu sosialisasi, bisakah memberikan bukti atau hasil yang nyata terkait kunjungan sosialisasi? Ketika Bapak Presiden kita ke Amerika, ada wacana pelegalan 2 kewarganegaraan karena merasa dirinya belum sejahtera, bagaimana melihat lunturnya nasionalisme terkait hal ini?" tanya Rizki.
Untuk menjawab hal itu, politisi PKB Abdul Kadir Karding menyampaikan misi utama dalam kunjungan kerja yaitu diplomasi. Melalui diplomasi, lanjut Kadir, banyak permasalahan yang terjadi di luar negeri dapat diselesaikan.
"Ada 2 misi utama, misi yang pertama tentu kita sebagai negara yang masuk dalam lingkungan global tentu harus ada diplomasi di berbagai bidang, saya mengikuti di dua dan tiga titik, diplomasi itu memberikan pemahaman yang lebih tentang Indonesia. Termasuk juga di bidang politik, misalnya dengan Australia, supaya mereka tidak mengganggu kita. Soal TKI misal contoh bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, karena ada dinamika, salah satu misi itu adalah itu ekonomi, budaya dan politik," ucap Karding.
"Yang kedua, ini pengalaman saya, teman-teman diaspora yang memiliki nasab, darah Indonesia. Kami kemarin ke Prancis, kita diskusi soal Pancasila, di antara ketua diaspora itu keturunan Maluku, saya tidak hafal Pancasila. Hasil survei 40-45 ditanya itu yang hafal 45 persen. Betapa pentingnya kesegaran," lanjutnya.
Setelah itu, ada seorang TKI bernama Dewi Kholifah yang bertanya kembali soal nasib TKI. Dewi menyebut TKI tidak seharusnya dihukum di negara lain.
"Kenapa pemerintah Indonesia membiarkan TKI dieksplorasi oleh Kemendagri Malaysia? TKI tidak boleh memperpanjang visa kerja mereka sendiri, adalah tidak wajar TKI dihukum," tanya Dewi.
Politisi asal Hanura, Djoni Rolindrawan pun mengatakan bahwa saat ini DPR tengah menggodok RUU Ketenagakerjaan. Nantinya diharapkan melalui aturan itu, nasib para TKI lebih jelas dan terjamin.
"Sekarang sudah diadakan revisi dan sudah ke Baleg dan tinggal menunggu diparipurnakan, awal tahun depan disahkan. Kalau sebutannya saat itu, tenaga kerja Indonesia, nanti pekerja Indonesia luar negeri," ucap Djoni.
"Penempatan dan perlindungan, sekarang diutamakan perlindungan, mulai dari awal sampai purna, supaya tidak ada keinginan lagi untuk bekerja ke luar negeri. Dan banyak sekali masukan dari masyarakat termasuk Migrant Care, saya juga pernah jadi TKI, 7 tahun jadi TKI di luar negeri, banyak kementerian yang seolah-olah melindungi tapi kenyataannya tidak melindungi, sudah dikompilasi dan hanya belum bisa diakses karena masih RUU, nanti kita lihat bagaimana pemerintah menggunakan hal itu," imbuh Djoni.
Setelah acara, tim delegasi MPR dan seluruh masyarakat Indonesia yang hadir ikut berfoto bersama. Oso juga sempat meladeni ibu-ibu yang berebutan untuk selfie.
(dhn/Hbb)
