Saat Evaluasi APBD 2012, Kemendagri Tegur Pemprov Sumut Soal Dana Bansos

Rina Atriana - detikNews
Sabtu, 14 Nov 2015 13:24 WIB
Foto: Rina Atriana/Detikcom
Jakarta - Provinsi Sumatera Utara ada di putaran kasus dana bantuan sosial. Gubernur Sumut non aktif Gator Pudjo Nugroho telah ditetapkan sebagai tersangka penyelewengan dana bansos tahun 2013-2014 oleh pihak kejaksaan.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengungkapkan, sebetulnya pihaknya telah mengingatkan kepada pemda Sumut pada tahun 2012 silam terkair bansos ini. Hanya saja tidak ditanggapi dan oleh sebab itu Kemendagri sudah tak kaget jika kemudian Gatot berstatus tersangka.

"Sebetulnya kita sudah mengingatkan pada saat evaluasi APBD tahun 2012. Kemendagri sudah memberikan evaluasi, mengingatkan. Hanya saja dalam pencairan anggaran tetap seperti itu," ujar Donny dalam diskusi 'Bansos: Bancakan Sosial' di Warung Daun Cikini, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2015).

Menurut Donny, saat itu pemerintah Provinsi Sumut enggan membayarkan bagi hasil berupa pajak kepada pemerintah kabupaten/kota. Gantinya, Pemprov memperbesar dana hibah dan bansos untuk masing-masing kabupaten/kota.

"Bagaimana mungkin bagi hasil untuk kabupaten kota tidak disalurkan, padahal itu hak daerah, malah diperbesar pada hibah dan bantuan sosial, ada apa ini," jelas Donny.

"Kita sudah katakan tolong Anda alihkan. Bayar dulu kewajiban Anda pada kabupaten/kota, ternyata tidak juga. Padahal Kemendagri sudah ingatkan pada tahun 2012," bebernya.

Gatot disangka terlibat kasus dugaan korupsi penyaluran dana hibah tahun anggaran 2013. Kejagung menyebut perbuatan tersebut melanggar Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Kejagung juga menetapkan tersangka lainnya, Eddy Sofyan. Eddy diduga melakukan penyimpangan saat melakukan verifikasi para penerima dana bantuan.

Berdasarkan perhitungan sementara, negara diperkirakan dirugikan sebesar Rp 2,205 miliar. Diketahui realisasi anggaran dana hibah Pemprov Sumut untuk TA 2013 sebesar Rp 2.037.902.754.481 yang dikelola oleh 17 SKPD dan 5 Biro.

Gatot dan Edy disangkakan melakukan korupsi dengan ancaman pidana berdasarkan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(rna/imk)