Ketua Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Travel Haji Sesat

Jakarta - Kerap kali mencuat ke publik soal penipuan jamaah umroh dan haji. Kasus-kasus yang terjadi itu amat disesali. Pemerintah harus bertindak tegas melakukan penanganan. Jangan sampai travel haji dan umroh sesat tetap hidup.

"Travel haji yang sesat itu dibina, belum dengar kan kita. Travel haji yang sesat dipanggil pemerintah dan masuk penjara. Itu yang harus dikelola dengan benar. Pemerintah memberikan izin, DPR mengawasi," kata Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay di Pameran International Islamic Expo 2015, JCC Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Menurut dia, pemerintah harus benar-benar mengelola haji. Apabila dikelola dengan benar, akan menjadi prestasi apalagi pada tahun depan jumlah jamaah mencapai 231 ribu.

"Evaluasi haji sudah dilakukan, sekarang bulan November. Kita berharap Kemenag datang ke DPR melaporkannya evaluasi haji tahun ini," tutur dia.

"Menurut UUD, mereka melaporkan ke presiden dan DPR. Setelah itu kita sesuaikan apa yang dievaluasi mereka dan temuan para pengawas DPR RI. Jika ada hal-hal yang diselesaikan dan tolerir harus secepatnya," tutup dia. (aff/dra)