JK: Hutan Indonesia Mati oleh Banyak Negara di Dunia

JK: Hutan Indonesia Mati oleh Banyak Negara di Dunia

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jumat, 13 Nov 2015 12:17 WIB
JK: Hutan Indonesia Mati oleh Banyak Negara di Dunia
Foto: Muhammad Taufiqqurahman
Jakarta - Upaya memadamkan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan masih terus dilakukan. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan hutan Indonesia mati oleh banyak negara di dunia. Maksudnya?

"Tahun 1960 hingga 1970-an datanglah berbagai perusahaan dunia ini ke Indonesia mengadakan penebangan atau logging di Indonesia dan hutan-hutan Indonesia ini mati oleh banyak negara di dunia ini," kataย  Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sambutannya di International Experts Roundtable Discussion di Hotel Shangri-La, Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2015).

Menurutnya kursi di Amerika, Jepang, Singapura dan negara-negara maju sebagian berasal dari hutan Indonesia yang ditebang. JK mengakui pemerintah memang melakukan beberapa kesalahan terkait izin pengelolaan hutan ini, namun perusahaan internasional juga memanfaatkan kesalahan itu.

"Kenapa saya mengatakan itu harus menjadi tanggung jawab bersama? Indonesia (memang) mempunyai kekeliruan dalam memanage izin-izin hutan kita, tapi yang menikmati korporasi internasional," sambungnya.

Ia juga mengakui konsep perencanaan sejuta hektar untuk perkebunan dan sawah dahulu adalah sebuah kekeliruan dan berujung masalah. Hal ini karena dengan pemberian izin pembukaan lahan membuat masyarakat akhirnya menebang hutan.

Karena itu, ia menilai restorasi hutan Indonesia bukan hanya tanggung jawab Indonesia namun juga dunia internasional. "Kekeliruan, kesalahan dan tindakan-tindakan yang harus direstorasi secara bersama-sama karena kita telah memanfaatkannya juga secara bersama-sama," ucap JK.

Tindakan tegas pun akan diberikan pada perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan untuk kepentingan perusahaan saja. Perusahaan diharuskan untuk ikut merestorasi lahan terbakar yang menjadi tanggung jawab mereka.

"Korporasi akan kita minta tanggung jawab bersama. Jangan hanya menyimpan dananya di Singapura tapi dikembalikan untuk perbaiki. Pemerintah mengambil langkah hukum yang keras," pungkasnya.
Halaman 2 dari 1
(bil/nwk)


Berita Terkait