"Atas dasar hal ini, maka kesehatan sebagai fungsi dasar tidak bisa dikomersialisasikan. Pemerintah harus berkonsentrasi pada upaya membebaskan rakyat dari berbagai penyakit seperti TBC, disentri, malaria, demam berdarah, busung lapar, kolera, dan berbagai penyakit lainnya," kata Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto lewat keterangan tertulisnya, Kamis (12/11/2015).
Atas dasar hal tersebut, kata Hasto, maka melalui sistem jaminan sosial dan kartu sehat, harus menjadi instrumen dasar bagaimana fungsi dasar negara tersebut dijalankan. Demikian halnya terhadap akses ke rumah sakit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada momentum yang bagus ini, PDI Perjuangan juga meminta pemerintah memperbanyak tenaga medis. Tenaga medis, kata dia, jangan dilihat sebagai beban APBN, tetapi harus dilihat sebagai alat negara di dalam menjalankan fungsi dasar kesehatan tersebut.
HKN yang dimulai sejak 1959 saat Presiden Soekarno mencanangkan Gerakan Pemberantasan Malaria, menurut Hasto, sangat relevan ketika pada Peringatan ke 51 HKN tahun 2015 menjadi momentum bagi pemerintah untuk menjadikan masalah kesehatan sebagai hak dasar yang harus didapatkan oleh seluruh rakyat sebagaimana perintah konstitusi.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak, Sri Rahayu menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya dokter Dr. Dionisius Giri Samudra, dokter di pelosok yang bertugas di Puskesmas, Kepulauan Aru, Maluku, yang meninggal dunia dalam tugas sehari menjelang HKN. DPP PDI Perjuangan menyatakan turut berduka cita.
"Dan terhadap para petugas medis diberbagai tempat diseluruh Indonesia yang mengabdikan diri untuk penyembuhan dan pengobatan masyarakat, DPP PDI Perjuangan memberikan penghormatan tinggi dan mendukung Negara untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka, termasuk pengadaan transportasi dan sarana lain di wilayah terpencil," kata Rahayu. (tfq/fdn)











































