.webp)
"Ya setiap tahapan beda-beda polanya, tahap kampanye misal, kan sekarang kampanye diberikan jatah untuk rapat umum hanya 2 kali untuk gubernur. Walikota/Bupati sekali," ungkap Badrodin di Gedung Ecopark Ancol, Jakut, Kamis (12/11/2015).
Pola pengamanan tentunya akan berbeda pada saat pemungutan suara di TPS-TPS. Akan ada pengamanan khusus bagi TPS-TPS tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kapolri juga akan meminta personel-personelnya di daerah rawan atau mantan daerah rawan konflik untuk meminimalisir potensi gangguan. Ini sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo.
"Adanya daerah konflik dan eks konflik, seperti di Papua, memang rawan. Tapi seperti kata bapak presiden, harus diminimalkan jangan sampai jadi gangguan pilkada. Kemudian politisasi birokrasi sudah disampaikan pak Luhut, intelijen bisa mencegahnya," ucap Badrodin.
Badrodin sudah menjelaskan bahwa Polri memiliki 3 tugas pokok dalam pengamanan pilkada. Mengenai keamanan, Polri juga harus memastikan agar distribusi surat suara dapat berjalan lancar di tiap-tiap daerah.
"Kita juga punya kewajiban pengawalan distribusi. Menjamin rasa aman, termasuk Ketua KPU, Bawaslu, dan jajarannya. Kalau ada kekhawatiran tinggal lapor ke Kapolresnya," jelas Badrodin.
Ia juga mengingatkan bahwa black campaign yang berbau SARA bisa dimasukkan dalam kategori hate speech dan akan diproses seuai aturan. Praktik money politic, akan diproses secara pidana umum, tidak lagi pidana pemilu.
"Kekuatan yang dilibatkan, sekarang masa kampanye yang kita siapkan separuh kekuatan dari yang kita miliki. Karena kampanye sekarang lebih soft," tuturnya.
Namun jika nanti memasuki masa tenang atau beberapa waktu sebelum pencoblosan, Polri akan menerjunkan 2/3 kekuatannya. Untuk pengamanan Pilkada, kata Badrodin, pihaknya mengerahkan 184.202 ribu personel. Itupun masih akan dibantu oleh 11 ribu prajurit TNI dan juga termasuk jajaran Satpol PP.
"Masa tenang nanti 2/3 kekuatan. Tapi ini bukan angka mutlak. Dan kita dapat bantuan TNI dan di daerah tertentu kita lakukan penebalan," terang Badrodin.
Sementara itu KaBIN Sutiyoso menyatakan pihaknya adalah garda terdepan dalam soal keamanan negara. Untuk itu BIN akan memastikan agar pesta demokrasi di daerah bisa berjalan dengan baik.
"Kita semua harus menjamin agar sukses dan itu adalah jaminan. Dicantumkan bahwa status BIN adalah garda terdepan dalam kemanaan negara dan harus ada tugas pokok dalam pencegahan dini," terang Sutiyoso di lokasi yang sama.
"Oleh karena ini, Intelijen pusat ada komite Intelijen pusat, yang isinya intel TNI dan polisi, kejaksaan, semua Pemerintah yang memiliki Intelijen," imbuhnya.
Meski hanya memiliki pasukan terbatas, BIN baik jajaran pusat dan daerah selalu melakukan pemantauan dari waktu ke waktu. Untuk itu ia meminta jajarannya terus bekerja untuk memastikan kelancaran pilkada.
"Jangan sampai sekitar sebulan Anda baru berkumpul, dan harus lapor ke Kapolda dan Kejati masing-masing. Apa yang terjadi dan apa yang harus diantisipasi," beber Sutiyoso.
"Keberadaan intel adalah permanen sebagai mata telinga Presiden, agar bisa membantu kepala daerah, kalau dia nakal lapor saja, bantu saya, ganti dia," tutupnya.
(ear/erd)
