.webp)
"Buat saya anggaran yang belum cukup pun pak kapolri sepanjang ini masih memadai ya, soal nanti ada konflik yang besar harus ada BKO nya ya ada tambahan anggaran," ungkap Tjahjo di Gedung Ecopark Ancol, Jakut, Kamis (12/11/2015).
Sementara itu mengenai adanya tindakan pelanggaran, Tjahjo menyerahkan kepada pihak-pihak yang berwenang. "Sudah ada kepolisian, ada KPU dan Bawaslu," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya dari ajuannya baru 70 persen yangg di siapkan oleh pemda, totalnya sekitar 1,1 triliun," kata Badrodin di lokasi yang sama.
Lantas apakah ada masalah terkait dengan anggaran tersebut?
"Ada level minimum ada level ideal, kita bergerak di level itu, sepanjang level yang minimum tercukupi saya kira bisa dilaksanakan," ucap Badrodin.
Beberapa kerawanan jelang Pilkada serentak sebelumnya telah disampaikan oleh Badrodin. Namun dari sisi intelijen, KaBIN Sutiyoso memaparkan saat memberikan pengarahan di Rakornas Pematangan Pilkada Serentak yang digelar hari ini di Gedung Ecopark Ancol.
"Kerawanan dari waktu ke waktu. Pertama profesionalisme DNA netralitas para penyelenggara pemilu apalah itu di kab/kota dan provinsi bila ada PNS yang membantu incumbent harus dituntut karena ini peluang," jelas pria yang akrab dipanggil Bang Yos itu.
Menurut Bang Yos, harus ada jaminan bahwa PNS bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon. Kemudian kerawanan kedua yang menjadi potensi konflik disebutnya adalah tentang black campaign.
"Ini kerap terjadi, contohnya merusak kredibilitas calon lainnya. Ketika saya diumumkan DPR RI. Saya juga marak didemo di DPR dan KPK. Diwaspadai agar tidak terjadi konflik horisontal," tukasnya.
(ear/erd)
