PKB: Presiden Jangan Lakukan Reshuffle untuk Transaksi Politik

Jakarta - Rencana Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle jilid II menguat setelah setahun Kabinet Kerja dan deklarasi PAN bergabung dengan pemerintah. PKB sebagai parpol pendukung pemerintah, berharap reshuffle tidak untuk ditransaksikan secara politik.

"Menurut saya jangan melakukan reshuffle atas transaksi politik. Kita kan ikut Jokowi nggak transaksional, jadi jangan dipandang ikut (mendukung) Jokowi itu tansaksional," ucap sekretaris F-PKB Jazilul Fawaid kepada detikcom, Kamis (12/11/2015).

Jazilul mengatakan PKB senang PAN bergabung sebagai partai pendukung pemerintah, namun dukungan itu jangan ditransaksikan menjadi kursi di kabinet sehingga Presiden perlu melakukan reshuffle jilid II.

"Reshuffle memang hak prerogatif Presiden. Tapi bagi kami semua sudah terkonsolidasi dan berjalan dengan baik, apalagi yang menjadi alasan untuk reshuffle?" ujar wakil ketua Banggar itu.

Menurutnya, reshuffle digelar harus berdasarkan kinerja menteri bukan pertimbangan politik. Hal itu baru bisa terlihat setelah dua tahun kabinet atau setahun anggaran. Jazilul ingin menteri-menteri diberi kesempatan bekerja dulu.

Lalu, apakah karena PAN khawatir kursi menterinya dikurangi?

"Nggaklah, dari dulu kan tanpa syarat. Menteri yang ada kan dianggap semua profesional dari partai dan profesional non partai. Semuanya jadi bagian pemerintahan. Maka kalau dengan alasan partai bergabung, memang dari dulu seperti itu," jawabnya.

(bal/erd)