"Kalau menurut saya salah kaprah kalau swakelola sampah. SDM Dinas Kebersihan yang tidak akan sanggup. Ini masalah track record Dinas Kebersihan. Kita tahu bersama Dinas Kebersihan selalu masalah dalam loading sampah di dalam kota, lalu transportasi sampah," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2015).
Pria yang akrab disapa Sani ini juga sangsi dengan kemampuan Dinas Kebersihan DKI yang selama ini dinilainya masih keteteran dalam pengiriman sampah ke TPST Bantargebang. Salah satunya kualitas truk sampah yang sudah berkarat hingga membuat banyak warga yang terganggu dengan bau karena cairan sampah yang berceceran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harusnya pemerintah menangani regulasi sebagai regulator sementara pengelolaannya biarkan orang lain, pihak ketiga yang ngerjain. Gubernur dan jajarannya tinggal pengawasan saja. Kalau tidak mau pakai pihak swasta (pihak ketiga) kan bisa pakai BUMD, seperti transportasi kan dipegang PT TransJakarta," lanjutnya.
Ia menyarankan agar Dinas Kebersihan bisa belajar pengelolaan sampah dari negara-negara maju. "Kalau kita sih ragulah itu berhasil. Saya lihat perkembangannya di negara maju pemerintah adalah pemegang regulasi opersionalnya dipegang pihak ketiga. Akan babak belurlah kalau swakelola," kata Sani.
"Saya mau dialog hari Jumat bersama Dinas Kebersihan Tokyo. Kalau di sana kan mereka lebih advance pengelolaannya," pungkasnya.
(aan/nrl)











































