KMP-KIH Kompak Goyang Menteri Rini, Ada Kesepakatan Rahasia?

Tokyo - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang sebenarnya berbeda kubu, beberapa waktu lalu sepaham terkait penolakan PMN untuk BUMN. Belakangan, penolakan akan PMN itu diiringi dengan sindiran untuk Menteri BUMN Rini Soemarno.

Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto sempat menyebut bahwa ada menteri yang dianggap mengganggu Presiden. Menteri itu, disebutkan Sidarto, tidak dikehendaki KMP dan KIH dan sering disebut-sebut oleh elite PDIP.

Menyambungkan benang merah tersebut, apakah memang ada kesepakatan tertentu antara KMP dan KIH soal PMN, dan lebih khusus Menteri Rini?

Waketum Gerindra Fadli Zon yang merupakan bagian dari KMP menjelaskan bahwa pihaknya mengambil sikap demi kepentingan nasional. Hal yang sama diyakini juga dipegang KIH.

"KMP didasarkan pada kepentingan nasional, bukan kepentingan politik sesaat. Saya kira demikian juga di KIH. Soal isu kepentingan nasional, itu bisa kalahkan kepentingan partai," kata Fadli saat berbincang di sela-sela kunjungan muhibah DPR di Nagoya, Jepang, Kamis (12/11/2015).

Kesamaan ataupun perbedaan pandangan antar koalisi tergantung kasus per kasus. Apalagi saat Pilkada. Para calon di daerah berkoalisi tanpa melihat KMP dan KIH.

Kembali ke soal PMN dan Menteri BUMN, Fadli mengaku tidak ada pembicaraan khusus antara KMP dan KIH soal Menteri Rini. Namun, dia menyebut ada lobi informal terkait PMN.

"Pembicaraan lebih soal PMN. Tidak boleh ada injeksi ke BUMN sebegitu besar. Itu yang jadi suatu titik temu," ucap Wakil Ketua DPR ini.

"Secara informal saya kira ada, ketika kita bicara soal kepentingan nasional. Termasuk di dalam forum lobi," lanjut Fadli.

Fadli memang pernah menyampaikan pendapatnya bahwa posisi Menteri BUMN layak diganti. Hal yang sama juga beberapa kali diungkapkan oleh elite PDIP.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto memberikan saran kepada Jokowi agar reshuffle kabinet semakin memantapkan pemerintahan Jokowi-JK. Jokowi diminta mendengarkan keinginan dari KMP dan KIH soal menteri yang dianggap membebani itu.

"Misalnya ada wish dari KIH ada wish dari KMP, ada wish itu kan. Kalau dari beberapa fraksi apalagi mayoritas fraksi ada wish begitu kan berarti beban politik Pak Jokowi. Disampaikan kan dari KIH, KMP,  fraksi bolak-balik ngomong. Masinton dan lain-lain itulah. Dari KMP kan juga sudah sampaikan," ungkap Sidarto dalam perbincangan dengan wartawan di Gedung DPR, Selasa (10/11) kemarin. (imk/van)