Pilkada Serentak 'Dihantui' Terlambatnya Distribusi Logistik

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut anggaran untuk daerah yang akan menggelar pilkada serentak 2015 belum 100 persen cair. Hingga 27 hari menjelang pencoblosan baru 167 dari 269 daerah yang anggaran pilkadanya cair.

Artinya masih ada 102 daerah yang anggaran untuk menggelar pilkada belum cair. Penyebabnya, kata Ketua KPU Husni Kamil Manik, karena keterlambatan persetujuan dana hibah.

Menurut Husni, masalah terlambatnya pencairan anggaran ini harus menjadi perhatian serius karena akan mempengaruhi distribusi logistik pilkada.

"Anggaran pelaksanaan yang masih butuh perhatian. Dari data yang dihimpun yang sudah mencairkan dana 100 persen baru 167 belum 100 persen. (Akibatnya) Pengadaan distribusi logistik yang tak tepat waktu. Penyebabnya adalah keterlambatan persetujuan dana hibah," lanjutnya.

Hal tersebut disampaikan Husni usai menghadiri Rakornas Pemantapan Pilkada Serentak di Gedung Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (12/11/2015). Hadir dalam acara ini sejumlah petinggi termasuk unsur-unsur pilkada baik dari pusat maupun daerah.



Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan pidato pengarahan meminta agar Pilkada 2015 dipersiapkan dengan baik dan terencana. Selain itu juga, Pilkada 2015 harus menjadi rujukan bagi pilkada di tahun berikutnya.

"Kita harus menyiapkan pilkada tahun ini dengan baik serta terencana. Momen pilkada serentak ini merupakan ujian untuk menyongsong 2 pilkada selanjutnya tahun 2017 dan 2018," kata Jokowi.

Kepada jajaran KPU, Bawaslu, dan Pawaslu, Jokowi menginstruksikan agar hak-hak politik rakyat dijamin dengan baik. "Lakukan dengan koordinasi dengan daerah untuk penyiapan distribusi logistik, pengamanan pemberian suara dan pasca pemungutan suara," kata Jokowi.

(yds/erd)