Kubu Agung Juga Setuju Kepengurusan Transisi untuk Munas

Jakarta - DPP Golkar hasil Munas Bali melalui Fadel Muhammad, setuju saran mantan Ketua Mahkamah Partai Golkar Prof Muladi untuk membentuk kepengurusan transisi. Rupanya gagasan itu juga disambut baik kubu Agung Laksono.

Kepengurusan transisi dimaksud adalah kepengurusan yang diisi oleh kedua kubu Partai Golkar dengan format kepengurusan hasil Munas Riau. Ketua umum diisi Aburizal Bakrie, sementara Agung Laksono sebagai wakil ketua umum atau ketua harian.

"Setelah keputusan MA kan tidak ada kepengurusan yang diakui, sehingga memang harus ada kepengurusan yang menuju kepada pelaksanaan Munas," ucap Sekjen kubu Agung, Zainuddin Amali kepada detikcom, Rabu (11/11/2015).

Zainuddin mengatakan, kepengurusan transisi tujuannya hanya satu yaitu mempersiapkan Munas, sehingga harus jelas juga batas waktu kepengurusanya. Artinya jika disepakati kepengurusan transisi, maka harus disepakati kapan Munasnya.

"Jelas Munasnya kapan, dan limitasi kepengurusan transisi jelas sampai kapan," ujarnya.

Agar usul tersebut terwujud, maka perlu ada pembicaraan antara Agung Laksono dan Aburizal untuk menyepakati kepengurusan transisi. Agung Laksono, kata Zainuddin, sudah bersedia mengalah menjadi wakil ketua umum dalam kepengurusan transisi demi tercapainya rekonsiliasi.

"Pak Agung ikhlas untuk posisi (waketum) itu, tapi kepengurusan transisi itu harus tegas hanya untuk pelaksanaan Munas," tegasnya.

Sebelumnya Prof Muladi saat ditemui kader muda Partai Golkar pada Selasa (10/11) kemarin, menyampaikan usul agar dibentuk kepengurusan transisi untuk DPP Golkar yang berisikan orang-orang dari kedua kubu. Kepengurusan transisi ini untuk menghadapi Munas.

Muladi juga meminta agar kedua kubu Partai Golkar fokus memenangkan Pilkada. Baru setelah Pilkada dibicarakan tentang Munas. Usul tersebut disambut baik kubu Ical melalui Waketum Fadel Muhammad, dan kali ini kubu Agung Laksono melalui Zainuddin Amali.  

(miq/ega)