Isu Reshuffle Jilid II, Menteri Rini Bakal Direposisi?

Jakarta - Desakan agar Presiden Jokowi mereshuffle Menteri BUMN Rini Soemarno didorong tak hanya oleh elite KIH tapi juga KMP. Presiden Jokowi kabarnya mulai berpikir akan mereposisi menteri loyalisnya itu. Benarkah?

Sejumlah pengamat melihat reposisi yang paling mungkin dilakukan Presiden Jokowi. "Saya rasa akan direposisi. Ada 2 alasannya, pertama Jokowi masih membutuhkan kemampuan Rini di bidang lainnya, seperti di industri yang otomatis belum ada geliat signifikan," kata pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio kepada wartawan, Selasa (10/11/2015).

Alasan kedua adalah faktor kedekatan Rini dengan Jokowi. Bagaimanapun Rini pernah berada di posisi sentral sebagai kepala staf rumah transisi Jokowi-JK. Selain Rini masih ada orang kuat yang sejak awal loyal ke Jokowi yang juga punya posisi sentral kini yakni Menko Polhukam Luhut Pandjaitan.

"Jokowi memang membutuhkan figur berpengalaman yang juga loyal pada dirinya," katanya.

Jika Jokowi benar-benar melakukan reshuffle kabinet jilid 2, menurut Hendri, ini sebaiknya jadi reshuffle kabinet yang terakhir. Sehingga kabinet tidak terus dikocok ulang.

"Bila hal ini benar maka Jokowi perlu menteri yang berpengalaman dan membuat dia nyaman termasuk tidak menimbulkan kegaduhan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan Wapres JK mengaku mendegar desakan santer agar Jokowi mereshuffle Menteri BUMN Rini Soemarno. Kini tak hanya elite KIH yang mendesak Jokowi mereshuffle Menteri Rini. Sejumlah elite KMP mengungkap hal serupa.
 
KMP menganggap Menteri Rini melanggar aturan pengelolaan BUMN, dalam kaitannya dengan pasal 33 UUD '45 yang mewajibkan pengelolaan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat. Rini dianggap telah menjadikan BUMN sebagai entitas bisnis murni dan sebagai pelaku pasar yang liberal, tak lagi bertujuan untuk menyejahterakan rakyat.

Beberapa kebijakan Rini yang paling disoroti adalah membolehkan CEO BUMN diisi oleh orang asing, niat menjual gedung BUMN, bagi-bagi kursi untuk relawan, rencana pembelian Airbus tipe 350 sebanyak 30 buah yang dianggap tak sesuai kebutuhan, membangun database e-Government RI di Singapura, kerja sama BUMN dengan swasta dengan prinsip B to B, pinjaman ke bank BUMN dari China, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dan menaikkan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN. (van/nrl)