Elite PDIP: Menteri Rini Pragmatis!

Jakarta - Elite PDIP terus mendorong Presiden Jokowi melakukan pembenahan di sektor ekonomi, salah satunya Kementerian BUMN. Elite PDIP memandang Presiden perlu nama baru di kursi Menteri BUMN.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengungkap 10 fraksi di DPR tidak cocok dengan cara kerja Menteri Rini. Belakangan sangat jelas saat DPR menolak tambahan penyertaan modal negara untuk BUMN dalam jumlah yang sangat besar.

"Fraksi-fraksi mengkritisi usulan PMN karena tiga hal. Pertama, roadmap pengembangan BUMN masih belum jelas, masih sloganistik. Kedua, parameter target dan penilaian kinerja BUMN yang diusulkan sebagai penerima PMN belum jelas, sehingga kesan rakyat terbebani oleh salah kelola BUMN tak terhindari. Ketiga, dalam kondisi ekonomi sulit, prioritas alokasi untuk program-program lain yang lebih pro-rakyat masih banyak," kata Hendrawan dalam pesan singkat kepada detikcom, Selasa (10/11/2015).

Hendrawan mengungkap cara berpikir Menteri Rini berbeda dengan visi pembangunan BUMN yang diatur di UUD 1945. "Menteri Rini besar dalam tradisi manajemen keuangan, sehingga cenderung pragmatis dan taktis. Sementara visi pembangunan BUMN seyogyanya sarat dengan dimensi strategis ideologis," katanya.

Hendrawan kemudian membandingkan dengan Menteri BUMN sebelumnya yakni Dahlan Iskan. Dahlan lebih banyak mengejar investasi dan produksi ketimbang pembiayaan.

"Bedakan dengan Dahlan Iskan. Dahlan sibuk cari terobosan di sektor investasi dan produksi. Rini sibuk dan agresif bergerak di sektor pembiayaan. Menteri BUMN idealnya gabungan dari 2 figur dan kompetensi tersebut," katanya.

Lalu siapa yang dianggap PDIP sebagai figur yang punya kompetensi gabungan antara Dahlan Iskan dan Rini Soemarno? (van/nrl)