KPK Periksa Sejumlah Anggota DPRD Sumut terkait Kasus Suap Gatot

Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) untuk diperiksa terkait kasus dugaan suap untuk menggagalkan interpelasi dan pembahasan APBD sejak 2012-2015. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gatot Pujo Nugroho.

"Diperiksa untuk tersangka GPN," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2015).

Para saksi yang diperiksa yaitu Ristiawati (anggota DPRD Sumut periode 2009-2014), Indra Alamsyah (anggota DPRD Sumut periode 2014-2019), Alamsyah Hamdadi (anggota DPRD Sumut periode 2009-2014) kemudian Hardi Mulyono (anggota DPRD Sumut periode 2004-2009/2009-2014, Dosen Universitas Muslim Nusantara Medan).

Kemudian ada pula saksi lainnya yaitu Hasban Ritonga (Sekda Provinsi Sumut), Imam Bandaharo (anggota DPRD Sumut periode 2009-2014), Andi Arba (anggota DPRD Sumut 2009-2014), Oloan Simbolon (anggota DPRD Sumut 2009-2014), Tagor Pandapotan Simangunsong (anggota DPRD periode 2009-2014), Mulyadi Simatupang (Kabid Sosial Budaya pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumut) dan Mulyani (anggota DPRD Sumut periode 2009-2014).

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho beserta istri mudanya, Evy Susanti sebagai tersangka. Selain itu ada pula 5 orang lainnya yang disebut sebagai penerima suap yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun lima tersangka penerima suap Gatot yang sudah ditetapkan oleh KPK adalah, SB (Saleh Bangun) ketua DPRD periode 2009-2014, CHR (Chaidir Ritonga) Wakil ketua DPRD periode 2009-2014, AJS (Ajib Shah) anggota DPRD periode 2009-2014, kini Ketua DPRD Sumut dan KH (Kamaludin Harahap) wakil ketua DPRD periode 2009-2014, SPA (Sigit Pramono Asri) wakil Ketua DPRD 2009-2014. (dha/aan)