.webp)
Dorongan terbaru datang dari Ketua DPP Andreas Hugo Parreira, yang mengungkit soal alotnya pembahasan APBN 2016 sebelum disahkan di DPR. Andreas menganggap Menteri Rinilah -- lewat anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan di APBN 2016 -- yang menyebabkan pembahasan di DPR berlarut-larut.
"Seluruh fraksi di DPR sudah punya sikap yang sama (menolak PMN untuk BUMN), dan ini hanya menyangkut satu orang (Rini -red)," ujar Andreas dalam diskusi tentang reshuffle di Warung Darun, Jl Cikini Raya, Jakpus, Sabtu (7/11) lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"BUMN harusnya memberikan support bukan menyerap semua anggaran. Kalau dibiarkan (Rini memimpin -red), bangkrut negara ini. Masa kita biarkan hal seperti itu," kritik Andreas.
Andreas menyebut dengan terungkapnya masalah anggaran BUMN di RAPBN 2016, maka sebetulnya bukan PDIP saja yang meminta agar Rini dicopot. Andreas meminta Presiden bereaksi merespons kegelisahan DPR.
"Ya Presiden mestinya perhatikan dan melihat semua ini," ucapnya.
Jawaban pun akhirnya datang dari Presiden Jokowi. Alih-alih menekan Rini seperti harapan PDIP yang diwakili Andreas, Jokowi malah membentengi Rini. Saat meninjau proyek tol Trans Sumatera di Lampung (7/11), Presiden Jokowi menyampaikan PMN adalah upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui BUMN. "Jadi anggaran tidak hanya di PU saja, tapi juga di BUMN," kata Jokowi dalam siaran pers yang disampaikan Tim Komunikasi Presiden, Sabtu (7/11) lalu. Jokowi seolah menegaskan penambahan anggaran PMN adalah idenya.
BUMN memang diberikan tugas oleh Jokowi untuk mengerjakan infrastruktur, terutama untuk proyek infrastruktur yang tidak menguntungkan secara ekonomis, seperti jalan tol Trans Sumatera misalnya. "Siapa yang harus merintis? Ya BUMN," ujar Jokowi menegaskan soal pentingnya memperkuat BUMN.
Soal posisi Menteri Rini, Jokowi juga dikabarkan tak akan mencopot eks Kepala Staf Rumah Transisi itu. Jokowi dikabarkan hanya akan menggeser Rini, bukan mencopot total dari posisi menteri. Kabarnya Rini akan menggeser salah seorang menteri yang ditempati kader parpol pendukung Jokowi. Sedangkan kursi yang ditinggal Rini akan diisi seseorang dari kalangan profesional.
Ditanya soal kemungkinan pergeseran para menteri, Kepala Staf Presiden Teten Masduki menjawab diplomatis. Dia mengatakan Presiden Jokowi selalu melakukan evaluasi kinerja menteri-menterinya. Jokowi tahu betul siapa yang harus diganti, siapa yang harus dimasukkan untuk memperkuat formasi kabinet.
"Kalau menteri kan urusan Presiden, Presiden tahu persis menteri-menteri yang beliau butuhkan," kata Teten saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (6/11) lalu.
Bagaimana ujung 'drama' Menteri Rini? (tor/nrl)
