Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang mendukung penuh pemberlakuan aturan ini. "Dukung, saya setuju banget. Karena itu buang-buang waktu, buang anggaran, enggak efektif. Dengan itu kan bisa mengirit anggaran yang pastinya," ujar Oesman di sela kunjungan kerja delegasi MPR di Le Montage Navarra Venues, New South Wales, Sydney, Minggu (8/11/2015).
Dia mengatakan aturan ini baik agar protokol dalam penjemputan pejabat tak berlebihan. Diakuinya masih ada protokol yang terkesan berlebihan karena selain membahayakan keselamatan area penerbabangan, juga membuat pola pikir pejabat diprioritaskan dalam pelayanan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, untuk protokol untuk presiden dan wakil presiden, Oesman memakluminya. Dua pimpinan yang merupakan kepala negara memang wajar memiliki protokol penjemputan.
"Kalau presiden danย wapres ya beda. Mereka wajar punya protokol penjemputan seperti itu," sebutnya.
Sebelumnya, aturan ketat yang diberlakukan di bandara ini mulai Oktober 2015. Direktur Penerbangan Kemenhub Nasir Usman mengaku sudah mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala bandara. Bila ada pihak yang masih bandel maka akan ada sanksi yang akan diterapkan. (hty/fdn)











































