.webp)
Buehler menyertakan link dokumen tersebut dalam situs New Mandala, jurnal analisis Asia Tenggara di bawah Australian National University (ANU) Canberra. (6/11/2015).
Dalam artikel tersebut, Buehler mengutip dokumen 8 Juni 2015 yang dibuka ke Kementerian Kehakiman AS, 17 Juni 2015. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa konsultan Singapura, Pereira International PTE LTD, telah menyepakati kerja sama dengan R&R Partner's Inc, pelobi asal Las Vegas, AS, senilai 80.000 dolar AS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam dokumen itu diteken oleh Derwin Pereira, CEO Pereire International PTE LTD sebagai klien dan Sean Tonner, Presiden R&R Partners, Colorado LLC yang bertindak sebagai konsultan.
Dokumen itu juga mencantumkan "Consultancy Fees and Invoicing" mencantumkan tatacara pembayaran AS$ 80.000 dalam 4 kali bayar.
 Tangkapan layar dokumen via New Mandala |
Buehler juga menyertakan link dokumen tersebut yang bisa dilihat di sini.
Isu pelobi yang ditulis Buehler tersebut sudah dibantah oleh Menlu Retno LP Marsudi. Retno membantah kabar tersebut.
"Kementerian Luar Negeri tidak menggunakan lobi atau bayar lobbyist dalam persiapan kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat," ucap Menlu Retno dalam jumpa pers di Cafe Kanawa, Jl Suryo, Jakarta Selatan, Sabtu (7/11/2015).
Retno mengatakan bahwa kunjungan Jokowi pada 26 Oktober 2015 lalu itu dilakukan secara formal (official) dan Kemlu mengkoordinir persiapan itu dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Retno lalu menjabarkan data persiapan itu.
"Tanggal 10 November di sela KTT APEC di Beijing terjadi pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Obama, di mana Presiden Obama mengundang secara lisan kepada Presiden Jokowi untuk melakukan kunjungan ke Amerika Serikat," paparnya.
Kemudian pada Maret 2015, pembicaraan lisan itu ditindaklanjuti dengan surat resmi Presiden Obama kepada Jokowi untuk menggelar pertemuan di Amerika. Retno membacakan penggalan surat dari Obama itu yang isinya Obama mengundang Jokowi ke White House untuk kepentingan memperkuat hubungan RI-Amerika.
"Dalam surat jawaban Presiden Jokowi terhadap undangan Presiden Obama, antara lain Presiden Jokowi sampaikan 'saya gembira para pejabat kita telah sepakat tentukan tanggal kunjungan 26 Oktober 2015'," kata Retno mengutip surat Jokowi ke Obama.
"Selanjutnya Presiden Jokowi juga mengatakan kita harus menugaskan para menteri dan pejabat terkait untuk memastikan suksesnya kunjungan," imbuhnya.
Pejabat yang ditugaskan Jokowi di Indonesia adalah Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikan hal-hal substantif dan konkret yang diharapkan tercapai dalam kunjungan tersebut. "Jadi dalam komunikasi surat tersebut jelas bahwa komunikasi dilakukan dari awal secara resmi melalui saluran resmi dan dipimpin Meteri Luar negeri," tegasnya.
Kedubes AS di Indonesia juga sudah membantah isu pelobi melalui twitternya @usembassyjkt. Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Jakarta membantah adanya jasa pelobi dalam kunjungan Presiden Jokowi ke AS.
"Ada laporan tentang perusahaan melobi yang mengatur perjalanan Presiden @jokowi ke AS. Laporan itu tidak benar," kata Duta Besar Robert Blake seperti dikutip dari twitter @usembassyjkt, Minggu (8/11/2015).
Kedubes AS menambahkan, Menko Polhukam Luhut Padjaitan dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi yang memimpin Indonesia dalam kunjungan. Mereka juga mengajak Kedubes AS, Kemenlu AS dan Gedung Putih untuk bekerja sama.
"Menko Pandjaitan dan #MenluRetno yang memimpin Indonesia bekerja sama dengan @usembassyjkt @statedept dan @whitehouse," lanjutnya.
Halaman 2 dari 1
