Agung menuturkan pernyataan Bendahara Umum Golkar kubu Munas Bali itu memelintir fakta yang sebenarnya. "Saya bicara dengan Pak Ical, itu adalah supaya penyelesaian ini diakhiri melalui Munas tahun 2015 dan itu sangat tegas. Nah untuk melaksanakan Munas itu kan persiapan, basis yang dipakai adalah kesepakatan kita untuk dijadikan dasar ke Kemenkum HAM karena Munas Riau sudah kadaluarsa, Munas Bali ditolak pengesahannya, dan Munas Jakarta dicabut," kata Agung mengawali penjelasannya kepada detikcom, Sabtu (7/11/2015).
Karena itu diperlukan kesepakatan baru untuk menyelenggarakan Munas bersama-sama. Agung kemudian menawarkan diri untuk mengalah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tawaran Agung itu diarahkan agar dirinya bersama kubu Munas Ancol dapat memantau persiapan Munas bersama. Namun dengan syarat Munas bersama digelar setelah Pilkada dan selambat-lambatnya Desember 2015.
"Saya bilang saya bersedia mengalah asalkan persiapan untuk menyelenggarakan Munas sesudah Pilkada akhir Desember atau awal Januari. Jadi bukan mencari jabatannya dulu," kata Agung.
Niat Agung menawarkan diri mengalah agar dirinya bisa membantu mempersiapkan Munas. Untuk memastikan bahwa tidak ada rekayasa dalam Munas bersama untuk menyatukan Golkar.
"Supaya persiapannya saya kontrol, tidak direkayasa lagi. Nanti saya juga masukkan teman-teman lagi. Artinya ke sana bukan untuk mencari jabatan dulu, Munas dulu yang saya minta," katanya.
Namun Ical tetap memaksa agar Agung bergabung sampai tahun 2019. Akhirnya tidak terjadi kesepakatan sehingga Agung tidak melanjutkan pembicaraan soal penggabungan pengurus itu. "Tapi Pak Ical ngotot maunya sampai 2019, saya bilang tidak bisa dan nggak ada dasarnya. Karena Pak Ical tidak mau Munas 2015 saya tolak," kata Agung.
"Karena Pak Ical tidak bersedia pertemuan kedua pun saya nggak datang karena dipaksa mengakui Munas Bali dan nggak mau Munas lagi," pungkasnya. (van/ndr)










































