PDIP Tetap Dorong Menteri Rini Segera Direshuffle Jokowi

Jakarta - Salah satu menteri yang banyak disorot dalam reshuffle jilid II terutama oleh KIH, adalah Menteri BUMN Rini Soemarno. PDIP menilai puncak masalah yang mengindikasikan buruknya kinerja menteri Rini saat RAPBN 2016 mengalokasikan sekitar Rp 40 triliun untuk BUMN.

"Seluruh fraksi di DPR sudah punya sikap yang sama (menolak PMN untuk BUMN), dan ini hanya menyangkut satu orang (Rini -red)," ucap ketua DPP PDIP Adreas Hugo Pariera dalam diskusi reshuffle di Warung Darun, Jl Cikini Raya, Jakpus, Sabtu (7/11/2015).

Andreas meyakini tidak mungkin pemerintah tiba-tiba mengalokasikan dana yang begitu besar tanpa ada permintaan atau campur tangan Rini. Padahal dana itu bisa dialokasikan untuk program pro rakyat di kementerian atau lembaga lain.

"BUMN harusnya memberikan support bukan menyerap semua anggaran. Kalau dibiarkan (Rini memimpin -red), bangkrut negara ini. Masa kita biarkan hal seperti itu," kritik Andreas.

"(Kinerja menteri) ini kan muaranya pada budgeting dan sangat kelihatan siapa maunya apa," tegasnya.

Andreas menyebut dengan terungkapnya masalah anggaran BUMN di RAPBN 2016, maka sebetulnya bukan PDIP saja yang meminta agar Rini dicopot. Tapi publik juga bisa menilai sehingga BUMN perlu 'diselamatkan'.

"Ya Presiden mestinya perhatikan dan melihat semua ini," ucapnya. (bal/dra)