Terkendala Pembebasan Lahan, Begini Cara Normalisasi Ciliwung Paket IV

Terkendala Pembebasan Lahan, Begini Cara Normalisasi Ciliwung Paket IV

Ahmad Masaul Khoiri - detikNews
Jumat, 06 Nov 2015 17:07 WIB
Terkendala Pembebasan Lahan, Begini Cara Normalisasi Ciliwung Paket IV
Foto: Ahmad Masaul
Jakarta - Proses normalisasi Kali Ciliwung paket IV sepanjang jalan TB Simatupang sampai jembatan besi Condet, Jakarta Timur terkendala masalah pembebasan lahan. Namun PT Bumi Karsa dan PT Basuki Rahmanta Putra yang menggarap proyek tersebut tak kehabisan akal.

"Pembangunan (normalisasi paket IV) dikerjakan terlebih dahulu prioritas di tanah negara dan instansi pemerintah seperti di Rindam Jaya dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman," kata Koordinator Pelaksana dari PT Bumi Karsa dan PT Basuki Rahmanta Putra, Abdul Kadirun kepada wartawan, Jumat (6/11/2015) di lokas proyek jalan Rindam Jaya, Cijantung, Jakarta Timur.  



SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Abdul panjang normalisasi Ciliwung paket IV ini sekitar 6 kilometer. Dari total itu yang sudah selesai dilakukan pemancangan, pengecoran dan pengerukan untuk pendalaman bantaran mencapai 1,6 kilometer. Perinciannya, di Tanjung Barat sepanjang 296 meter; Tanjung Timur, Gedong kecamatan Pasar Rebo 264,5 meter, dan Rindam Jaya 635 meter; Pejaten Timur kecamatan Pasar Minggu 437 meter.

Sampai Desember 2015 nanti ditargetkan akan selelsai pemancangan dan pengecoran sepanjang 3,2 kilometer di Rindam Jaya, Kampung Poncol dan Dinas Pertamanan bagian dua.

Abdul mengaku belum bisa memprediksi proyek normalisasi Ciliwung ini akan selesai. Alasannya kelancaran proyek juga bergantung dari proses pembebasan lahan oleh pemerintah.

"Perkiraan selesai mengkondisikan pembebasan lahan. Kalau pembebasan di bantaran kali bisa cepat ya bisa cepat proyeknya. Kontrak paket 4 berakhir di Desember 2016," kata Abdul.

Sejauh ini, kata dia, masyarakat di sekitar Kali Ciliwung mendukung proses normalisasi. Walhasil meski memiliki surat tanah lengkap, mereka tak menuntut banyak.  

"Paket 4 paket paling hulu. Walaupun tanah itu milik mereka dan disertai surat, pihak Humas kami melakukan pendekatan door to door dan hasilnya masyarakat mendukung, karena hasil normalisasi berdampak positif pada kehidupan mereka sendiri," kata Abdul.

(erd/faj)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads