"Pelaksanaannya sesegera mungkin. Sempurnanya nanti 2018," kata Kepala Humas dan Pemberitaan DPR Djaka Dwi Winarko di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2015).
Karena ditargetkan selesai pada 2018, anggaran proyek ini bersifat multiyears. Di 2016, DPR mengajukan anggaran Rp 740 miliar namun akhirnya yang disetujui hanyalah Rp 570 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski sebelumnya Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit pernah menyebut anggaran 7 proyek DPR sebesar Rp 2,7 triliun dan kemudian disebut lagi menjadi Rp 2,08 triliun, Djaka menegaskan bahwa anggaran 7 proyek hanya Rp 1,6 triliun. Namun, dia tidak merinci pembagian anggaran untuk gedung dan proyek-proyek lainnya.
"Hitungan Kementerian PU Rp 1,6 triliun untuk keseluruhan. Perpustakaan, museum, pusat legislasi. Saya tidak tahu persisnya untuk gedung berapa," ucap Djaka.
Anggaran sebesar Rp 570 miliar di 2016 akan digunakan untuk 3 komponen yaitu konstruksi bangunan fisik, manajemen konsultan, dan kepanitiaan pengelolaan kegiatan. Djaka pun memastikan bahwa proyek ini di bawah kewenangan Setjen DPR, bukan para anggota dewan.
"Kita selalu transparan, terbuka, dikontrol semuanya. Ada inspektur utama yang eselon 1, dari sisi kontrol internal lebih kuat. Ada BPK masuk, dalam pekerjaan projek ada konsultan pengawas. LSM, media bisa mengawasi. KPK bisa mengawasi," jelasnya. (imk/tor)











































