DetikNews
Kamis 05 November 2015, 16:15 WIB

MA Tolak PK Eks Dirut IM2, Masyarakat Telematika Indonesia Sampaikan Petisi

Aditya Mardiastuti - detikNews
MA Tolak PK Eks Dirut IM2, Masyarakat Telematika Indonesia Sampaikan Petisi Foto: dita/detikcom
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) mantan Dirut IM2 Indar Atmanto. Menanggapi keputusan itu, Industri dan Masyarakat Telematika Indonesia menyampaikan petisi terkait putusan MA itu.

"Menanggapi penolakan MA terhadap PK No 77PK/Pid.Sus/2015 yang diajukan oleh saudara Mantan Dirut PT IM2, Indar Atmanto dengan ini kami akan menyampaikan petisi. Petisi sendiri terdiri dari empat poin," ujar Direktur Eksekutif aksi Industri dan Masyarakat Telematika Indonesia, Sutrisman di Gedung Indosat ruang 1 lantai 25 di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (11/5/2015).

Sutrisman mengatakan, poin-poin dalam petisi tersebut ialah pertama, petisi ini pernyataan keprihatinan terhadap putusan MA yang berdampak sangat besar terhadap dunia telekomunikasi, pelayanan masyarakat dan serta perekonomian negara. Kedua, bahwa kasus ini adalah kasus penyelenggaraan telekomunikasi karena yang diputus salah dan melanggar hukum adalah kerjasama antara penyelenggara jasa akses internet (PT IM2) dengan penyelenggara jaringan seluler (PT Indosat).

"Kerjasama ini telah secara tegas dinyatakan oleh Pemerintah telah sesuai dengan regulasi. Namun demikian dengan putusan MA ini, maka semua kerjasama antara penyelenggara jaringan dengan penyelenggara jasa yang serupa dikhawatirkan menjadi salah dan melanggar hukum," ujar Sutrisman.

Ketiga, karena situasi ini akan sangat merugikan negara dan akan menjadi penghambat pembangunan telekomunikasi yang merupakan insfrastruktur inti penggerak ekonomi nasional.

"Kami meminta Kementrian Kominfo sebagai instansi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan UU Telekomunikasi untuk melakukan upaya-upaya nyata yang diperlukan agar terjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha. Dan yang keempat, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan YME kami mendesak dengan sangat agar lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif dapat meninjau kembali substansi perbuatan hukum dalam kerjasama antara Penyelenggara Jasa dan Penyelenggara Jaringan dengan melibatkan Kementrian Teknis yang telah diberi kewenangan oleh UU untuk membina penyelenggaraan telekomunikasi," ujarnya.

Menurut Sutrisman, petisi tersebut ditanda-tangani oleh Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII), Indonesia Wireless Broadband (ID- WiBB), Indonesia Telecommunication Users Group (ID-TUG), Indonesia Wireless LAN Internet (Indo WLI), Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (ASPIMTEL), Asosiasi Warung Internet Indonesia (AWARI), Indonesia Mobile and Online Content Association (IMOCA), Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (APJASTEL), Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia (APMI), Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) dan Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (ASKALSI).

"Besar harapan kami tentunya petisi ini diperhatikan oleh semua pihak eksekutif, yudikatif dan legislatif," tutup Sutrisman.
(spt/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed