Kemenag Akan Revitalisasi 1.300 Madrasah di Perbatasan Indonesia

Jakarta - Indonesia yang berbatasan dengan banyak negara tetangga membuat rakyat yang tinggal di negara perbatasan kesulitan mendapat akses pendidikan. Untuk itu Kementerian Agama akan merevitalisasi 1.300 Madrasah di beberapa titik perbatasan Indonesia untuk meningkatkan pendidikan islam.

Dalam seminar "Pendidikan Agama dan Keagamaan di Wilayah Perbatasan Negara", Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan pentingnya nilai-nilai agama di wilayah perbatasan negara. Sebab, menurutnya nilai-nilai agama mampu menjaga eksistensi Indonesia di wilayah perbatasan.

"Masyarakat yang guyub, yang gotong royong, yang selalu menjunjung tinggi nilai agama, dan banyak kebaikan-kebaikan yang diajarkan agama sehingga pendidikan agama itu penting. Apalagi di wilayah perbatasan itu penting agar eksistensi nya itu ada, seperti cinta tanah air, ada di nilai-nilai agama," ujar Menag Lukman di Kementerian Agama Jl Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (05/11/2015).



Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Kamaruddin Amin menambahkan, ada tiga langkah yang dilakukan Kemenag, di antaranya pembinaan pondok pesantren, Madrasah, dan disebarnya SDM guru-guru agama ke wilayah perbatasan daerah. Adapun 11 pesantren dan 1.300 madrasah yang akan direvitalisasi Kemenag di wilayah perbatasan.

"Ada sekitar 11 pesantren yang ada di wilayah perbatasan yang kita bina, itu kita beri anggaran, asrama, sarana prasarana, ustad-ustad, guru. Kemudian ada Madrasah juga ada ribuan orang yang kita sebar, guru kita kirim ke wilayah perbatasan untuk tinggal di sana, menetap di sana, membina, membimbing, dan disebar ke wilayah perbatasan. Itu guru agama yang ada di sekolah," ucap Kamaruddin.

Penambahan ruang kelas menjadi salah satu fokus dari Kemenag untuk merevitalisasi pendidikan islam. Disamping itu, Pemda daerah juga wajib melengkapi standar pelayanan minimum karena pemerintah pusat telah mengirimkan 253 Triliun ke daerah.

Anggaran pendidikan ada sekitar 408 T atau 20% dari APBN sebesar 408 T anggaran pendidikan. Sebanyak 253 Triliun itu dikirim ke daerah untuk desentralisasi pendidikan daerah.

"Tapi untuk pendidikan islam hanya mendapat anggaran 46 Triliun atau 10% dari anggaran pendidikan secara nasional, padahal pendidikan islam itu memberikan kontribusi 22% terhadap pendidikan nasional. Ini yang kita terus berjuang supaya anggarannya bertambah supaya bisa dimanfaatkan ke daerah," ungkap Kamaruddin.

Program pendidikan islam di wilayah perbatasan ini bukan suatu hal yang baru, tetapi Kemenag berniat untuk memperkuatnya. Beberapa titik perbatasan itu beberapa diantaranya ada di Aceh, Sumatera, Kalimantan, Papua.

Kemenag dalam seminar ini berdiskusi dan berkordinasi dengan Kemendagri, Kemenristek Dikti, dan Kementerian Desa dan PDT.

"Melalui seminar ini kita mengundang beberapa menteri lain untuk mendapat makasukan sehingga apa yang dilakukan  pemerintah ini tidak parsial. Kalau misal Kemenag membangun lembaga pendidikan yang baik tapi tidak ada jalan aksesnya atau listrik kan jd terhambat, diperlukan sinergitas dan menjadi strategi," ucap Menag Lukman (faj/spt)