"Jadi untuk tahun 2016, kita sudah punya program khusus untuk penguatan lembaga pendidikan agama. Dari hasil penelitian Balitbang memang sudah tidak bisa menunggu lagi, saudara-saudara kita di sana (daerah perbatasan) memang sangat memerlukan, madrasah, institusi keagamaan," ujar Lukman di sela seminar nasional 'Pendidikan Agama di Wilayah Perbatasan Negara' di Kementerian Agama, Jl Thamrin, Jakarta, Kamis (5/11/2015).
Menurut dia, sejumlah daerah perbatasan seperti Pulau Nunukan, Sebatik (Kalimantan) dan Merauke (Papua), Timur Tengah Utara (NTT) masih minim fasilitas sekolah asrama, madrasah, serta tenaga pengajar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan Kemenag sudah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, Lukman akan meminta masukan dari Komisi VIII DPR serta pihak terkait lain. "Ini mendapat perhatian kami dengan mengundang kementerian terkait, tidak hanya narasumber tapi juga pengalaman. Kita juga ingin memberikan masukan. Ada sesuatu yang terintegrasi, kita contohkan, katakanlah gedung yang baik, tapi ternyata tidak ada jalan aksesnya ke sana. Tak ada sinyal, atau misalnya tak ada air bersih, maka itu juga tak baik, sirgisitas, itu menjadi suatu yang muthlak dilakukan," paparnya.
Terkait metodologi pembelajaran, menurut Lukman, sudah disiapkan dalam praktik pengembangannya. Saat ini, yang terpenting adalah pendidikan agama di daerah perbatasan harus menjadi prioritas.
"Tapi intinya, pendidikan keagamaan ini penting karena memang nilai-nilai agama itu sesungguhnya mampu menjaga eksistensi kita, masyarakat yang sopan santun, menjunjung tinggi martabat. Ini karena juga berdekatan dengan negara tetangga," ujarnya. (hty/aan)











































