DetikNews
Kamis 05 November 2015, 10:11 WIB

Tolak PK Eks Dirut IM2, Putusan MA Preseden Buruk Bagi Dunia Komunikasi

Andi Saputra - detikNews
Tolak PK Eks Dirut IM2, Putusan MA Preseden Buruk Bagi Dunia Komunikasi
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) mantan Dirut IM2 Indar Atmanto. Atas hal ini, Indosat menyayangkan putusan tersebut.

"Kami amat menyayangkan putusan ini, karena kami meyakini bahwa Bapak Indar Atmanto tidak bersalah sama sekali di dalam kasus IM2. Indosat akan mengajukan seluruh upaya hukum yang tersedia termasuk pengajuan PK atas putusan MA ini," kata Group Head Corporate Communications PT Indosat Tbk Deva Rachman dalam siaran pers yang diterima detikcom, Kamis (5/11/2015).

Menurut Indosat, putusan MA ini adalah preseden buruk terhadap seluruh perkembangan Industri TIK di tanah air karena pola kerjasama bisnis IM2 juga digunakan oleh penyedia jasa internet yang lainnya dan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan bisnisnya, Indosat selalu mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

"Bapak Indar Atmanto sendiri adalah sosok pribadi yang jujur, selalu berpegang teguh dan lurus dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan kepada beliau," ujar Deva.

Kerjasama Indosat dan IM2 telah sesuai dengan amanat perundang-undangan, yakni Pasal 9 ayat 2 UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21/2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Kementerian Kominfo sendiri sudah menegaskannya dengan surat bernomor T684/M.KOMINFO/KU.O4.01/11/2012 yang menegaskan bahwa kerjasama Indosat dan IM2 telah sesuai aturan.

"Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menegaskan bahwa tidak ada peraturan yang dilanggar dalam kerja sama antara Indosat-IM2 pada penyelenggaraan 3G di frekuensi 2.1 GHz, karena telah sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Telekomunikasi," pungkas Deva.

Sebagaimana diketahui, majelis PK yang diketuai Wakil MA bidang Yudisial M Saleh telah menolak PK Indar. Duduk sebagai anggota majelis yaitu Syarifuddin dan Abdul Latief.  Vonis ini diketok pada 20 Oktober lalu dalam nomor perkara 77 PK/Pid.Sus/2015. Alhasil, Indar tetap dihukum 8 tahun penjara.
(asp/nrl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed