.webp)
"B-Trust sebagai mitra mengajak melakukan reformasi. Jadi kita buat pengadaan, perubahan suatu sistem, perubahan suatu tata cara, kerja yang efektif dan efisien," kata Siswanda Sumarto di JS Luwansa Hotel and Convention Centre, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2015).
Hal itu disampaikan Siswanda dalam workshop Diseminasi dan Konsultasi Nasional "Strategi Revitalisasi Unit Layanan Pengadaan Pasca Diberlakukan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah". Btrust merupakan LSM yang memasilitasi pemda di tingkat Kabupaten/Kota dan provinsi dalam membangun unit pelayanan khusus untuk mengelola pengadaan barang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kerjasama ini membantu pemerintah daerah untuk membuat grand design hingga tahap implementasinya. Misalnya membuat draft peraturan daerah, prosedur, standar pelayanan, hingga mekanisme kerja yang akan diterapkan. Oleh karena itu, proses pengadaan barang dapat dilakukan secara transparan.
"Itu perlu perubahan peraturan, kita harus paham bisnis prosesnya," kata Siswanda.
Duta Besar-designate untuk Indonesia dan Brunei, Vincent Guerend juga mendorong reformasi pengadaan barang/jasa di Indonesia. Vincent menambahkan, pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan merupakan kunci kenapa pengadaan barang dan jasa ini penting bagi Indonesia.
Ia juga mengatakan bahwa saat ini masyarakat tengah banyak menyoroti anggaran. Dengan demikian, reformasi ini termasuk dengan perencanaan anggaran, pelaporan, dan manajemen audit di tingkat daerah.
"Proyek ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan integritas dengan pendekatan terintegrasi melalui elektronik. Proses dalam pengadaan publik ada dua kunci utama. Fairness, transparansi, dan kredibilitas melalui mekanisme komplain dan audit independen. Menghilangkan proses yang kaku dan ribet," kata Vincent.
Setelah di implementasi di beberapa daerah, salah satu daerah, yaitu Sulawesi Tenggara telah merasakan beberapa perubahan. Perubahan itu misalnya pada sistem pelelangan tender, proses pengadaan barang yang dapat dilakukan secara transparan, dan bisa diawasi langsung oleh masyarakat.
"Kebijakan ini menjadi trategis dan besar sehingga saya buat Biro Pelelangan secara transparan dan akuntabel, bisa diakses oleh semua orang. Sekarang bisa mengawasi mekanisme dari dokumen anggaran," kata Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.
Proses pelelangan juga bisa dilakukan dengan cepat di daerahnya yang menerapkan. Oleh karena itu, penyerapan anggaran diharapkan bisa riserap secara maksimal
"Alhamdulillah pemerintah provinsi bisa melakukan pelelangan dengan cepat. Tahun 2015 Sulawesi Tenggara akan melelangkan semua proyek pengadan barang yang Bulan Januari paling lambat sudah akan dilakukan penandatanganan proyek. Mekanisme pengadaan barang jasa dengan sistim yang efektif. Ini strategi yang penting untuk mengelola keuangan negara dan menghindari penyalahgunaan wewenang," tutupnya. (faj/spt)
