Kardaya: 'Proyek Dewie Limpo' Pernah Dibahas di Rapat Komisi VII DPR

Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi diperiksa DPR terkait dugaan suap yang menjerat anggota Komisi VII Dewie Yasin Limpo. Suap itu terkait proyek yang pernah di bahas di Komisi VII DPR.

Ketua Komisi VII Kardaya Warnika membenarkan bahwa proyek itu pernah disinggung Dewie dalam salah satu rapat di Komisi VII. Namun, dia terlambat hadir dalam rapat itu dan tidak ikut memimpin rapat

"Memang kemarin saya lihat di media, ada rapat itu. Tapi saya saat itu izin tidak ikut rapat, karena ada pelantikan Gerindra. Setelah itu saya datang tapi saya tidak memimpin rapat," ucap Kardaya saat dihubungi, Rabu (4/11/2015).

Politikus Gerindra ini mengaku tidak ingat persisnya kapan rapat tersebut, antara bulan Maret atau April 2015. Hanya saja, dari informasi yang dia dapat, memang Dewie menyinggung proyek pembangkit listrik di rapat itu.

"Di rapat itu, Bu Dewie menyebut ada program di Papua," ujarnya.

"Yang memimpin Pak Mulyadi dan Pak Satya (Wakil Ketua Komisi VII)," lanjut Kardaya.

Berdasarkan informasi di website pribadi Dewie, politikus Hanura tersebut pernah menerima rombongan dari Deiyai pada April 2015 lalu. Mereka mengadu tentang kebutuhan listrik di wilayahnya dan Dewie mendesak ada solusi dalam bentuk energi baru terbarukan.

Belum diketahui apakah rapat yang dimaksud Kardaya adalah sebelum atau sesudah Dewie menerima rombongan dari Deiyai. Yang pasti, Kardaya menegaskan bahwa anggaran proyek pembangkit listrik mikro hidro di Papua tersebut tidak masuk ke APBN 2016.

"Jadi kalau di anggaran RAPBN tidak ada, karena tidak ada program yang diajukan tentang itu," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, pihak KPK membenarkan bahwa Mulyadi diperiksa untuk Dewie Yasin Limpo. "Mulyadi diperiksa sebagai saksi untuk DYL," kata Plt Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriyati saat dikonfirmasi.

Informasi yang dihimpun, Mulyadi akan dicecar soal proses pembahasan anggaran proyek pembangunan pembangkit listrik mikrohidro di Papua. Dewie disebut ngotot untuk menggolkan proyek ini masuk ke RAPBN 2016 yang kini sudah disahkan (imk/tor)