Pimpinan DPR: Tak Ada yang Menolak Gedung Baru di Paripurna

Jakarta - Fraksi Gerindra DPR menyatakan menolak gedung baru yang anggarannya sudah masuk ke APBN 2016. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto pun mempertanyakan sikap tersebut, sebab di paripurna semua fraksi tak ada yang keberatan.

"Saat di paripurna sudah diketok, kalau toh ada yang menolak itu ada catatan. (Penolakan Anggota Fraksi Gerindra Edhy Prabowo) belum tentu atas nama fraksi, tapi setahu saya saat diketok tidak ada catatan itu (penolakan -red)," kata Agus Hermanto  di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2015).

Agus mengatakan penolakan dalam rapat paripurna terkait RAPBN 2016 hanya soal Penyertaan Modal Negara (PMN) yang ditunda dibahas hingga APBN-P. Tidak ada catatan penolakan soal pembangunan proyek DPR.

Agus juga menegaskan bahwa proyek penataan parlemen itu bukan hanya pembangunan gedung baru, tapi pembangunan alun-alun demokrasi dan lainnya senilai Rp 2,08 triliun dengan anggaran multiyears. Saat ini tinggal realisasi setelah anggaran pertama Rp 740 miliar diketok paripurna.

"Ini yang kerjakan konsultan perencanaan. Nanti konsultan itu yang menjelaskan, menyosialisasikan sehingga semuanya berjalan transparan," tutur politisi Demokrat itu.

"Masalah pencarian dana, semuanya yang laksanakan pemerintah, pembangunan juga pemerintah bisa BUMN atau PU. Nanti bisa lihat pelaksanaannya, tapi sebagai eksekusi anggaran pemerintah. DPR tidak ada hak eksekusi anggaran," imbuhnya soal realisasi anggaran.

Sebelumnya, Fraksi Gerindra melalui Edhy Prabowo merasa kecolongan ada anggaran pembangunan gedung DPR pada RAPBN 2016, padahal sebelumnya sudah ramai-ramai ditolak oleh fraksi di DPR.

"Saya menyikapi terhadap anggaran untuk DPR RI yang disinyalir ada anggaran masuk Rp 700 miliar untuk pembangunan gedung. Kami (Gerindra) minta dikembalikan untuk kepentingan yang lebih penting," ucap Edhy Prabowo di paripurna DPR, Jumat (30/10/2015).


Pada mulanya DPR memiliki 7 proyek pembangunan dengan nilai total Rp 2,7 triliun. Namun belakangan proyek itu diubah menjadi tinggal tiga proyek dengan nilai Rp 2,08 triliun. Proyek-proyek itu akan didanai oleh APBN dengan mekanisme tahun jamak, yaitu APBN tahun 2016, 2017 dan 2018. (bal/tor)