RI Suarakan Posisi G-77 dan RRT Soal Pengembalian Aset Korupsi

Jakarta - Upaya G-77 dan RRT untuk pengembalian aset hasil korupsi hingga saat ini masih terhambat. Masalahnya kurang komitmen politik, tindakan nyata dan kompleksitas hukum di negara tempat aset hasil korupsi berada.

Soal pengembalian aset hasil korupsi itu menjadi isu utama yang disuarakan Duta Besar RI Rachmat Budiman mewakili Kelompok G-77 dan RRT pada Pembukaan Pertemuan ke-6 Konferensi Negara Pihak pada Konvensi PBB menentang Korupsi (UNCAC) di St Petersburg, Rusia (2 November 2015).

"Kelompok G-77 dan RRT mendesak negara-negara yang selama ini menjadi tempat aset korupsi untuk memberikan bantuan dalam kerja sama identifikasi, pelacakan, pembekuan, penyitaan dan pengembalian aset," tegas Dubes seperti disampaikan kepada detikcom seusai pertemuan.

Selain itu, Dubes juga mengangkat rencana pelaksanaan mekanisme tinjauan UNCAC putaran kedua atas isu pencegahan dan pengembalian aset hasil korupsi.

Negara-negara G-77 dan RRT menegaskan pelaksanaan tinjauan UNCAC putaran kedua harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam kerangka acuan.

"Khususnya bagi pemberian bantuan teknis kepada negara yang membutuhkan dan penguatan legislasi nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi," imbuh Dubes.

Pada kesempatan tersebut, negara-negara anggota G-77 dan RRT turut mengucapkan belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Rusia atas peristiwa jatuhnya pesawat di wilayah Utara Sinai baru-baru ini.

Kelompok G-77 adalah koalisi Dunia Ketiga terbesar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dibentuk sebagai sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengartikulasikan dan memajukan kepentingan ekonomi kolektif dan meningkatkan kapasitas negosiasi bersama pada semua isu-isu utama internasional dalam sistem PBB.

Konferensi yang dihadiri oleh lebih dari 1.000 delegasi mewakili 177 Negara-Negara Pihak UNCAC ini membahas dua agenda utama yang selama ini menjadi kepentingan G-77 dan RRT. Mulai dari rencana dimulainya pelaksanaan tinjauan UNCAC putaran kedua dan kerja sama internasional dalam rangka pengembalian aset.

Delegasi RI dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly didampingi oleh Dubes Rachmat Budiman, Wakil Ketua KPK Zulkarnaen serta beranggotakan pejabat Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Polri, Sekretariat Kabinet, KPK, PTRI/KBRI Wina dan KBRI Moskow. (mok/mok)