Isi Ketentuan Upah Minimum Berdasarkan PP 78/2015

Jakarta - Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang ditandatangani Presiden Jokowi juga mengatur agak rinci mengenai masalah upah minimum. Upah minimum ditetapkan setiap tahun.

Penetapan upah minimum dilakukan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.

"Upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas: a. Upah tanpa tunjangan; atau b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap," bunyi pasal 41 ayat 2 PP tersebut, seperti dikutip dari situs Setkab, Selasa (3/11/2015).

PP ini menegaskan, bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Sementara upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan.

Menurut PP ini, penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud, menurut PP ini,  merupakan standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 bulan, yang terdiri atas beberapa komponen jenis kebutuhan hidup.

"Komponen sebagaimana dimaksud dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud ditinjau dalam jangka waktu 5 tahun," bunyi pasal 43 ayat 5 PP itu.

Peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja, dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional, yang menggunakan data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Penetapan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum, yaitu: UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt)}

PP ini juga menegaskan, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi, yang dihitung berdasarkan formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud.

Dalam hal telah dilakukan peninjauan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud, gubernur menetapkan upah minimum provinsi dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan provinsi.

"Rekomendasi dewan pengupahan provinsi sebagaimana dimaksud didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," bunyi pasal 45 ayat 4 PP tersebut.

PP ini juga menyebutkan, bahwa gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota, yang nilainya harus lebih besar dari upah minimum provinsi di provinsi.

Upah Minimum Sektoral

PP ini juga menegaskan, gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.

Penetapan upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Selain itu, upah minimum sektoral juga harus lebih besar dari upah minimum kabupaten/kota di kabupaten/kota yang bersangkutan.

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi pasal 66 PP yang telah diundangkan oleh Menkum HAM Yasonna H. Laoly pada 23 Oktober 2015 itu. (nwy/nrl)