Cerita di Balik Penetapan Tersangka Gatot di Kejagung Usai Jampidsus Diganti

Dhani Irawan - detikNews
Selasa, 03 Nov 2015 10:51 WIB
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya resmi mengumumkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nonaktif Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah dan dana bantuan sosial Pemprov Sumut. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah tim jaksa melakukan ekspose perkara pada Senin malam.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah langsung mengumumkan nama Gatot di depan publik sebagai tersangka bersama dengan seorang lainnya yaitu Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Sumut, Eddy Sofyan.

Dari catatan detikcom, Selasa (3/11/2015), Arminsyah baru saja menjabat sebagai Jampidsus sejak dilantik oleh Jaksa Agung Muhammad Prasetyo pada Jumat (30/10) sore. Arminsyah menggantikan posisi Widyopramono yang digeser menjadi Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (Jamwas) yang dilantik di hari yang sama.

Arminsyah yang sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (Jamintel) itu langsung menggebrak dengan menetapkan Gatot sebagai tersangka. Cukup mengejutkan lantaran nama Gatot sudah santer dikabarkan sebagai tersangka sejak suami Evy Susanti itu berkoar-koar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta beberapa pekan silam.

"Ini semuanya melalui proses hukum yang tidak mudah ya. Setelah semuanya bukti dan fakta yang terkumpulkan baru kita tetapkan sebagai tersangka. Tidak main-main. Kalian tahu sendiri bagaimana perlawanan tersangka melalui praperadilan," kata Jaksa Agung Muhammad Prasetyo saat berbincang dengan detikcom, Selasa (3/11/2015).

Prasetyo menegaskan tim jaksanya sudah melakukan tugas berat untuk mengungkap dan menguraikan kasus tersebut hingga akhirnya menetapkan 2 tersangka. Kembali lagi Prasetyo menyebut bahwa kasus yang ditangani tersebut tak ada sangkut pautnya dengan cuap-cuap Gatot dan Evy dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Tidak ada desakan dari kanan dan kiri karena ini murni proses penegakan hukum," tegas Prasetyo.

Pada Senin (2/11) malam, Jampidsus Arminsyah didampingi Kapuspenkum Amir Yanto menggelar konferensi pers untuk penetapan tersangka Gatot dan Edy. Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana hibah dan dana bansos Pemprov Sumut tahun anggaran 2012-2013.

"Dari hasil ekspose tadi, ditetapkan dua tersangka yakni Gatot Pujo Nugroho, gubernur Sumut nonaktif dan kedua, Eddy Sofyan," kata Arminsyah di hadapan awak media di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2015) malam.

Tak jelas betul kapan status Gatot tersebut meningkat sebagai tersangka. Arminsyah tak menunjukkan surat perintah penyidikan (Sprindik) yang biasanya digunakan aparat penegak hukum sebagai penetapan tersangka.

Kasus korupsi bansos di Kejagung sendiri sebenarnya merupakan pengambilalihan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Setelah berbulan-bulan, baru Kejagung mengungkap siapa-siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka.

Namun sebenarnya perihal status tersangka, Gatot pernah membeberkannya dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/10) yang lalu. Saat itu Gatot mengaku namanya telah tersemat status tersangka dalam surat panggilan Kabiro Keuangan Pemprov Sumut, Ahmad Fuad Lubis dan Plh Sekda Sumut Sabrina.

"Dalam surat panggilannya ada kop, ditujukan kepada siapa, ada nomor dan perihal. Di situ terpantau persoalan kenapa advisnya (minta Fuad Lubis dan Sabrina-red) hadir. Terkait tersangka Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho," kata Gatot saat bersaksi dalam sidang lanjutan panitera PTUN Medan Syamsir Yusfan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/10) lalu.

Gatot disebut menetapkan para penerima bantuan dana tanpa dilakukan evaluasi terlebih dulu. Sedangkan tersangka lainnya yaitu Eddy Sofyan diduga melakukan penyimpangan saat melakukan verifikasi para penerima dana bantuan.

"Bahwa Gubernur Sumut nonaktif Gato Pujo Nugroho melakukan perbuatan tidak menunjuk SKPD untuk melakukan evaluasi pada saat proses penganggaran hibah dan bansos TA 2012-2013 dan Gubernur Sumut menerbitkan keputusan tentang penetapan nama-nama penerima hibah dan bansos beserta besarannya yang tidak dilakukan evaluasi oleh SKPD terkait," kata Jampidsus Arminsyah, Senin (2/11/2015) malam.

"Eddy Sofyan dalam pencairan atau pembayaran dana hibah tahun anggaran 2013 melakukan verifikasi data atau dokumen yang tidak memenuhi syarat terhadap beberapa lembaga penerima hibah Pemprov Sumut TA 2013 yang selanjutnya menjadi dasar pembayaran kepada lembaga penerima hibah sehingga dana hibah diterima oleh yang tidak berhak. Menurut perhitungan sementara merugikan negara sebesar Rp 2.205.000.000," kata Arminsyah yang menambahkan perbuatan itu melanggar Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Selain itu, Arminsyah juga mengaku tim jaksa penyidik telah memeriksa 274 saksi dan melakukan penyitaan sejumlah dokumen. Diketahui realisasi anggaran dana hibah Pemprov Sumut untuk TA 2013 sebesar Rp 2.037.902.754.481 yang dikelola oleh 17 SKPD dan 5 Biro.

"Khusus untuk SKPD Bakesbangpol dan Linmas TA 2013 mengelola dana hibah sebesar Rp 20.785.000.000 untuk 143 organisasi penerima hibah," kata Arminsyah.

Gatot dan Edy disangkakan melakukan korupsi dengan ancaman pidana berdasarkan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (dha/slm)