Misteri Ucapan Gatot Pujo dan Soal Tersangka Korupsi Bansos di Kejagung

Dhani Irawan - detikNews
Selasa, 03 Nov 2015 10:40 WIB
Foto: Hasan Alhabshy (Gatot saat diperiksa di KPK)
Jakarta - Gatot Pujo Nugroho kembali tersandung masalah hukum. Tak hanya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Sumatera Utara nonaktif itu kini juga terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial dan dana hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) turun langsung untuk mengumumkan status tersangka suami Evy Susanti itu. Tak hanya Gatot, jaksa juga menetapkan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Sumut, Eddy Sofyan sebagai tersangka.

"Dari hasil ekspose tadi, ditetapkan dua tersangka yakni Gatot Pujo Nugroho, gubernur Sumut nonaktif dan kedua, Eddy Sofyan," kata Arminsyah di hadapan awak media di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2015) malam.

Tak jelas betul kapan status Gatot meningkat sebagai tersangka. Arminsyah tak menunjukkan surat perintah penyidikan (Sprindik) yang biasanya digunakan aparat penegak hukum sebagai penetapan tersangka.

Kasus korupsi bansos di Kejagung sendiri sebenarnya merupakan pengambilalihan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Setelah berbulan-bulan, baru Kejagung mengungkap siapa-siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka.

Namun sebenarnya perihal status tersangka, Gatot pernah membeberkannya dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/10) yang lalu. Saat itu Gatot mengaku namanya telah tersemat status tersangka dalam surat panggilan Kabiro Keuangan Pemprov Sumut, Ahmad Fuad Lubis dan Plh Sekda Sumut Sabrina.

"Dalam surat panggilannya ada kop, ditujukan kepada siapa, ada nomor dan perihal. Di situ terpantau persoalan kenapa advisnya (minta Fuad Lubis dan Sabrina-red) hadir. Terkait tersangka Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho," kata Gatot saat bersaksi dalam sidang lanjutan panitera PTUN Medan Syamsir Yusfan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/10) lalu.

Sayangnya Gatot sendiri tak ingat persis tanggal pemanggilan Fuad Lubis dan Sabrina di Kejagung tersebut. Yang pasti adanya surat panggilan dari Kejagung itu dilaporkan kedua bawahannya secara langsung kepada dirinya.

"Panggilan Kejagung tanggal 19 atau 20 Maret (2015-red) sebelum tanggal itu yang bersangkutan lapor. Saya beri advis penuhi panggilan," imbuhnya.

Atas surat panggilan itu, Gatot meminta Fuad Lubis dan Sabrina didampingi pengacara Otto Cornelis Kaligis. Keduanya memenuhi panggilan pemeriksaan di Kejagung.

Persoalan status Gatot sebagai tersangka di Kejagung sebenarnya juga pernah diungkap Evy Susanti saat bersaksi untuk OC Kaligis dalam persidangan 1 Oktober 2015. Saat itu Evy menyebut status suaminya sudah sebagai tersangka di Kejagung.

Saat itu baik Jaksa Agung Muhammad Prasetyo maupun Jampidsus Widyopramono (sekarang diganti Arminsyah-red) langsung reaktif membantah.

"Terkait diberitakannya pemanggilan Gatot sebagai tersangka, ini sebenarnya tidak. Kejagung sampai sekarang belum pernah menetapkan Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka. Jampidsus beserta jajarannya tahu persis mantan gubernur Sumut belum ditetapkan sebagai tersangka. Tidak satu pun dokumen yang kami miliki menunjukkan dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, " kata Widyo yang kala itu masih menjabat sebagai Jampidsus, Jumat (23/10) silam.

Terlepas dari aksi pingpong antara Kejagung dan Gatot Pujo, kini politisi PKS itu telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2012-2013. Gatot disebut menetapkan para penerima bantuan dana tanpa dilakukan evaluasi terlebih dulu.

"Bahwa Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho melakukan perbuatan tidak menunjuk SKPD untuk melakukan evaluasi pada saat proses penganggaran hibah dan bansos TA 2012-2013 dan Gubernur Sumut menerbitkan keputusan tentang penetapan nama-nama penerima hibah dan bansos beserta besarannya yang tidak dilakukan evaluasi oleh SKPD terkait," kata Jampidsus Arminsyah, Senin (2/11/2015) malam.

Arminsyah menambahkan perbuatan itu melanggar Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Sedangkan tersangka lainnya yaitu Eddy Sofyan diduga melakukan penyimpangan saat melakukan verifikasi para penerima dana bantuan.

"Eddy Sofyan dalam pencairan atau pembayaran dana hibah tahun anggaran 2013 melakukan verifikasi data atau dokumen yang tidak memenuhi syarat terhadap beberapa lembaga penerima hibah Pemprov Sumut TA 2013 yang selanjutnya menjadi dasar pembayaran kepada lembaga penerima hibah sehingga dana hibah diterima oleh yang tidak berhak. Menurut perhitungan sementara merugikan negara sebesar Rp 2.205.000.000," kata Arminsyah.

Selain itu, Arminsyah juga mengaku tim jaksa penyidik telah memeriksa 274 saksi dan melakukan penyitaan sejumlah dokumen. Diketahui realisasi anggaran dana hibah Pemprov Sumut untuk TA 2013 sebesar Rp 2.037.902.754.481 yang dikelola oleh 17 SKPD dan 5 Biro.

"Khusus untuk SKPD Bakesbangpol dan Linmas TA 2013 mengelola dana hibah sebesar Rp 20.785.000.000 untuk 143 organisasi penerima hibah," kata Arminsyah.

Gatot dan Edy disangkakan melakukan korupsi dengan ancaman pidana berdasarkan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (dhn/mok)