Agung-Ical Berganti Shift dan Insiden Baliho Ganggu Perdamaian Internal Golkar?

Jakarta - Pelaksanaan silaturahmi nasional (Silatnas) dinilai memberikan kontribusi positif terhadap dua kepengurusan Golkar yang tengah berkonflik. Namun, sehari pasca Silatnas, belum ada tanda kesolidan antara dua pihak untuk melakukan islah.

Hal ini terlihat ketika penggunaan kantor DPP Golkar di Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat, Senin (2/11). Mestinya sesuai pelaksanaan Silatnas, kantor DPP digunakan secara bersama. Tapi faktanya bukan secara bersama justru malah bergantian.

Bermula saat Ketua Umum Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) menyambangi kantor DPP Golkar untuk rapat dan makan siang bersama dengan Wakil Ketua Umum Munas Ancol Yorrys Raweyai. Agenda rapat ini tak diketahui Ketua Umum Munas Ancol Agung Laksono.

Selain Nurdin Halid, tampak Wakil Ketua Umum Munas Bali lain yang menemani Ical. Kedatangan Ical di kantor DPP membuat atribut Golkar yang terkait Agung Laksono dicopot.

Termasuk spanduk besar Agung Laksono bersama Sekjen Zainudin Amali yang terpampang di gedung utama DPP, Slipi.

(Baca Juga: Atributnya Dicopot dari Kantor Golkar, Agung Laksono: Jangan Provokasi!)

Perintah pencopotan ini diinstruksikan Nurdin Halid kepada kedua petugas kantor di DPP di sela makan siang dan rapat bersama.

Selesai Ical mengantor, giliran Agung Laksono yang menggelar rapat pada sore. Agung menggelar rapat di DPP bersama Ketua DPP Ace Hasan Syadizly serta Lawrence Siburian.

Begitu selesai rapat, Agung tak terima dengan pencopotan spanduk bergambarnya yang sudah terpasang lama. Ia menyebut pencopotan ini sebagai sikap arogan yang justru bisa merusak semangat islah yang dibangun saat Silatnas.

"Saya hanya imbau jangan memulai provokasi-provokasi yang mencederai islah yang bagus kemarin," kata Agung di kantor DPP Golkar, Senin (2/11).

Ia pun meminta spanduk yang dicopot agar bisa dipasang lagi.

"Soal sikap arogan itu saya kira nggak perlu lah. Ya copot, pasang lagi, saya kira kita cari lagi," sebutnya.

Belum ada kesepakatan soal Munas sebagai penyelesaian konflik ditengarai menjadi persoalan utama. Agung ingin Munas menjadi solusi terakhir penyelesaian. Namun, keinginan ditolak oleh Ical.
 
Rangkaian kondisi ini memperlihatkan proses islah yang dibangun seperti sulit terwujud. Berbeda dengan kondisi saat memberikan kata sambutan dalam Silatnas di mana Agung dan Ical saling mengumbar pujian positif. Bahkan usai acara Silatnas, baik Ical dan Agung menegaskan kantor bisa digunakan secara bersama.

Wakil Presiden yang juga politikus senior Golkar Jusuf Kalla pun berpesan kedua kubu sudah bisa menggunakan kantor DPP secara berbarengan. Sambil berjalan menemukan teknis penyelesaian, kantor DPP bisa digunakan bersama.

Lalu, apakah benar ada perdamaian pasca Silatnas? (hat/fdn)