Pemerintah Siapkan Antisipasi Potensi Kericuhan Jelang Pilkada Serentak

Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri untuk mendeteksi dini potensi kericuhan di daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, memang belum ada terjadi  kericuhan di daerah yang akan menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 nanti. Namun indikasi yang ada patut diwaspadai.

"Misalnya kemungkinan yang dalam proses evaluasi dari KPU, ini ditemukan calon yang mungkin ijazah palsu, kemudian yang masih bebas bersyarat masih ada 1-2, yang rekomendasi dari partainya diduga palsu, itu memang terus dideteksi jangan sampai nanti pada saat penetapan calon terpilih justru menimbulkan konflik kalo ada pengaduan-pengaduan," kata Tjahjo di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2015).

Untuk meminimalisir potensi itu, Tjahjo mengatakan pihaknya meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk segera mempercepat proses klarifikasi di daerah yang terindikasi adanya calon berijazah palsu atau rekomendasi palsu dari partai.

"Kami juga meminta pada seluruh calon agar terbuka, jujur, calon-calon indepednen juga harus terbuka supaya tidak melanggar, sehingga pilkada berjalan secara demokratis," katanya.

Apakah sudah ada laporan kericuhan jelang pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember mendatang?

"Belum ada, tapi mencermati gelagat dinamika dari mulai tahapan pendaftaran, yang awalnya muncul di Mataram, kebakaran kantor KPU di NTT, pemukulan ketua KPU, sampai kemaren ada beberapa protes di sejumlah daerah itu terus menjadi deteksi kita. Presiden sudah minta pada BIN dan Kapolri untuk serius mencermati beberapa daerah yang misalnya ada potensi," jawab Tjahjo.

"Misalnya ada potensi di Kalteng, ada di Timor Tengah Utara, dicermati yang hanya satu pasang calon.Tasikmalaya dan Blitar, kemudian sejumlah daerah yang tahapan-tahapannya sudah menimbulkan pro kontra. Karena emosional pilkada itu lebih tinggi dibanding pileg," sambung Tjahjo. (jor/fdn)