Telesurvei KedaiKOPI: Masyarakat Ingin Ada Reshuffle Jilid II

Jakarta - Lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menggelar survei soal opini masyarakat terkait isu reshuffle kabinet jilid II. Apa hasilnya?

Sebagian besar masyarakat menginginkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla merombak lagi kabinet kerja yang sudah melewati masa kerja setahun ini. Hasil sigi lembaga survei KedaiKOPI  yang dirilis Senin, 2 November 2015, juga memperlihatkan publik menginginkan penambahan kursi bagi profesional dan swasta.

Juru bicara KedaiKOPI dan pemerhati komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan publik hanya cenderung menginginkan Jokowi merombak kabinet, tapi nampak bingung menentukan nama menteri yang harus diganti walaupun ada beberapa nama menteri yang cukup sering disebut untuk diganti.

Hasil survei memperlihatkan ada 50,8 persen yang mengatakan tidak tahu atau tidak menjawab ketika ditanyakan Menteri yang berpotensi dan layak diganti. Namun banyak responden menilai menteri yang berpotensi diganti adalah Menteri BUMN Rini Soemarno (11,3 persen), Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya (10,3 persen), Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrowi (5,5 persen) dan Menteri ESDM, Sudirman Said (5,3 persen). Sedangkan menteri lainnya menyebar di bawah 5 persen, seperti Menteri Amran, Menteri Nasir dan Menteri Yuddy.

Dari hasil survei, sebagian besar (55,8 persen) responden mengharapkan adanya reshuffle kabinet jilid II. Sedangkan 37,5 persen menyatakan tidak perlu dan 6,7 persen tidak menjawab.

Mereka beranggapan kementerian di bidang perekonomian (33,5 persen) dan bidang politik, hukum dan HAM (24,5 persen) yang dianggap perlu diganti. Sedangkan bidang pemberdayaan manusia dan kebudayaan hanya 9,3 persen dan bidang maritim dan sumberdaya 3,0 persen. Sisanya, 29,8 persen tidak menjawab.

Pada bagian alasan mengapa seorang menteri perlu diganti sebagian besar responden menyatakan alasan menteri perlu diganti adalah tidak bisa bekerja sama dengan presiden (29,5 persen) dan tidak mengeluarkan kebijakan strategis (26,3 persen).

Alasan lainnya adalah tidak mengerti keinginan dan visi Presiden (8,5 persen), tuntutan partai pendukung (6,8 persen), tuntutan dunia usaha (5 persen), tuntutan relawan (2,5 persen), dan tuntutan wakil presiden (1,3 persen). Sedangkan yang menjawab tidak tahu 20,3 persen.

Masyarakat pun tetap menginginkan Jokowi-Kalla menambah kursi bagi kalangan profesional dan swasta (37,5 persen) serta akademisi (15,3 persen). Selain itu, ada juga yang menjawab penambahan kursi bagi relawan (14,3 persen), Partai Amanat Nasional (3,8 persen), partai pendukung pemerintah (2,8 persen) dan partai Koalisi Merah Putih (0,8 persen). Sisanya, 25,5 persen menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab. Opsi Partai Amanat Nasional, kata Hendri, muncul setelah keputusan partai ini turut mendukung pemerintah.

KedaiKOPI menggelar survei terhadap 400 responden yang tersebar proporsional di seluruh Indonesia. Survei yang berlangsung pada 27-29 Oktober ini dilakukan melalui wawancara telepon. Responden adala pengguna telpon yang dipilih secara acak (probability sampling) menggunakan metode sample acak sistematis. Komposisi responden di setiap daerah mempertimbangkan proporsi antara jumlah penduduk di
setiap daerah. Tingkat keperrcayaan survei ini adalah 95% dengan Margin of Error (MoE) survei ini sebesar +/- 4,9%.

Pemerintahan Jokowi-Kalla telah mengumumkan perombakan kabinet pada 12 Agustus 2015 lalu. KedaiKOPI pernah menggelar jajak pendapat sebelum reshuffle jilid pertama. Hasilnya, 56 persen masyarakat menilai perlu dilakukan reshuffle kabinet, 37 persen masyarakat menyatakan tidak perlu reshuffle, dan 7 persen menyatakan tidak tahu atau tidak jawab. (tor/imk)