Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Ketua MPR, Gedung Nusantara III lantai 9 Kompleks MPR, DPD dan DPD, pada Senin (2/11/2015). Pada kesempatan tersebut rombongan DPP Projo dipimpin Ketua Umumnya Budi Arie Setiadi.
Kedatangan rombongan DPP Projo ke MPR adalah untuk bersilaturahmi dengan Ketua MPR. Kedua pihak juga berdiskusi seputar isu kebangsaan dan penguatan semangat ke Indonesiaan bagi kader muda bangsa. Termasuk arah dan situasi politik terkini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masyarakat kita begitu gampang bertikai, bahkan antar aparat negara juga saling serang, semua itu bertentangan dengan empat pilar, dan tidak boleh diteruskan", kata Zulkifli menambahkan.
Oleh karena itu, MPR, kata Zulkifli, sudah meminta kepada pemerintah untuk segera membentuk badan sosialisasi, seperti BP7 pada era Soeharto. Karena sosialisasi yang dilakukan MPR sangat terbatas.Β Hanya dilaksanakan oleh anggota MPR dan tidak bisa menyentuh masyarakat bawah.
Menyangkut sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Zulkifli banyak persoalan yang harus diperbaiki. Salah satunya terkait grand design pembangunan bangsa. Dulu, zaman Soekarno, Indonesia memiliki program pembangunan dengan nama Semesta Berencana, sedangkan era Soeharto dikenal Repelita.
Namun, sejak reformasi, Indonesia tidak memiliki arah pembangunan yang berkelanjutan. Setiap pergantian kepemimpinan setiap itu pula terjadi perubahan arah pembangunan. Sehingga pembangunan yang ebelumnya sudah berjalan bisa berhenti ditengah jalan, karena periode kepemimpinannya sudah selesai. (tor/tor)











































