FITRA: Batalkan Pembangunan Gedung Baru DPR!

Jakarta - Proyek pembangunan gedung baru DPR mulai berjalan setelah anggarannya masuk APBN 2016. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta proyek pembangunan itu dibatalkan.

"DPR ini kok ngotot membangun tanpa pondasi transparansi rencana (dasar hukumnya cagar budaya, bukan uu bangunan pemerintah). Anggaran yang diselundupkan dan akuntabilitas publik yang retoris. Jadi lebih baik anggaran Rp 740 miliar dibatalkan, karena dalam 4 tahun ke depan akan menyedot Rp 2,7 triliun," kata Koordinator bidang Advokasi FITRA Apung Widadi dalam pernyataan tertulisnya, Senin (2/11/2015).

DPR memang awalnya memiliki 7 proyek pembangunan dengan nilai total Rp 2,7 triliun. Namun belakangan proyek itu diubah menjadi tinggal tiga proyek dengan nilai Rp 2,08 triliun. Proyek-proyek itu akan didanai oleh APBN dengan mekanisme tahun jamak, yaitu APBN tahun 2016, 2017 dan 2018.

Apung juga menyoroti pernyataan Sekjen DPR Winantuningtyastiti yang menyatakan pembangunan gedung DPR akan melibatkan KPK. Dia tak percaya begitu saja.

"Pelibatan KPK dalam proyek ini hanya sekedar pencitraan DPR, faktanya sepertinya tidak dilibatkan. Sebaliknya jika dilibatkan, KPK tahun 2010 justru mempunyai kajian potensi korupsi dalam pembangunan Gedung DPR jika dipaksakan. Bahkan, anggaran perencanaan pembangunan Gedung DPR tahun 2010 pernah dilaporkan ke KPK dengan dugaan korupsi," ulas Apung.

Anggaran pertama tiga proyek DPR sudah masuk APBN 2016, nilainya Rp 740 miliar. Sekjen DPR Winantuningtyastiti menyebut anggaran Rp 740 miliar itu akan digunakan untuk membangun ruang kerja anggota dewan. (tor/imk)