Setjen DPR Diduga Mark Up Pengadaan Rumah Jabatan

Jakarta - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR diduga melakukan mark-up dalam pengadaan rumah jabatan anggota DPR. Sekitar 28 anggota DPR menandatangani petisi terhadap Setjen DPR terkait hal ini. Anggota DPR dari Fraksi PAN Djoko Susilo menyatakan, bersama sejumlah anggota DPR lainnya, dirinya sudah menghadap pimpinan DPR, Rabu (2/3/2005) untuk mengadukan hal ini. "Saya bersama beberapa anggota DPR dari berbagai fraksi menghadap pimpinan DPR untuk melaporkan kemungkinan terjadinya mark up dan ketidaksesuaian pengadaan rumah jabatan anggota DPR," kata Djoko kepada wartawan di gedung DPR, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (2/3/2005). Menurut Djoko, salah seorang panandatangan petisi, selama ini pengadaan rumah jabatan kurang transparan dan terkesan ada mark up. "Ini termasuk renovasi dan pembelian barang-barang reguler," ungkapnya. Seharusnya, kata dia, para anggota DPR baru yang menempati rumah anggota DPR lama, mendapat hak pembelian mebel atau barang-barang rumah tangga yang baru. "Tapi, ternyata yang dibelikan setjen, kondisinya parah, banyak yang sudah pernah dipakai, bahkan ada yang sudah rusak. Misalnya, meja yang kakinya patah, kursi yang begitu duduki 'njeblos'," terangnya. Djoko menyampaikan, saat ini pihaknya suda mengmpulkan 28 penandatangan petisi ini dari hampir semua fraksi. Petisi ini masih terus diedarkan. Ada kemungkinan penandatangan petisi akan bertambah banyak. "Sebenarnya, kondisi rumah pimpinan DPR di Widya Chandra ternyata juga sama, amburadul," ujarnya. Berdasarkan pertemuan dengan pimpinan DPR, kata Djoko, dirinya dijanjikan bahwa pimpinan DPR akan memeriksa kompleks rumah jabatan DPR bersama sekjen DPR pada Senin (7/3/2005) pukul 08.00 WIB. Mengenai target petisi, Djoko mengatakan, pihak bewenang agar memeriksa Sekjen DPR dan jajarannya, serta pimpinan proyek. "Ini sangat penting, karena dulu pernah ada anggota dewan, yang karena rumah dinasnya tidak memadai, terjadi kebakaran. Anaknya pun nyaris jadi korban," tuturnya. (asy/)