Pemerintah Harus Bangun Jabal Rahmah untuk Pengungsi Aceh
Rabu, 02 Mar 2005 16:03 WIB
Jakarta -
Tak tersalurkannya kebutuhan biologis ditengarai menjadi salah satu penyebab sakit psikis pengungsi Aceh. Pemerintah harus membangun ruang khusus atau Jabal Rahmah sebagai tempat pemenuhan kebutuhan biologis para pasutri di tempat pengungsian.Ini bukan tulisan pakar seks di kolom surat kabar atau majalah. Ini usulan resmi seorang anggota DPR di forum resmi pula, yaitu rapat kerja dewan dengan pemerintah.Usulan ini disampaikan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Balkan Kaplale, dalam rapat kerja bersama antara Komisi VIII, IX, dan X DPR dengan Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, dan Menteri Pariwisata dan Kebudayaan.Balkan, dalam raker bersama di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/3/2005), menyatakan selain meninggalkan korban-korban fisik bencana gempa dan tsunami di Aceh juga meninggalkan korban-korbang yang sakit secara jiwa. Salah satu penyebabnya adalah masalah pemenuhan kebutuhan biologis. "Karena ini merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan sakit psikis," kata Balkan seraya menyarankan pemerintah untuk membangun sekat atau ruang khusus yang ia sebut dengan istilah Jabal Rahmah. Ini agar kebutuhan biologis dapat dipenuhi untuk para suami isteri yang tinggal di pengungsian.Untuk diketahui Jabal Rahmah adalah sebuah bukit di padang Arafah, Arab Saudi. Menurut riwayat, ini adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah terpisah dan hidup berpencar selama 200 tahun di bumi.Atas usulan itu Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyatakan menyetujuinya. "Sangat setuju jika dilakukan mengenai Jabal Rahmah," katanya. Namun menkes belum bisa menyampaikan bagaimana teknis pembangunan Jabal Rahmah ini.Koordinasi AntarinstansiDalam raker bersama ini juga mengemuka soal kurangnya koordinasi antardepartemen. Dan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni mengakui perlunya koordinasi ini. "Saya setuju koordinasi lintas instansi ini perlu dilakukan agar tidak terjadi overlapping," katanya.Ikhwan Syam, anggota Komisi VIII DPR, menyampaikan harus ada semacam ketentuan baku mengenai penanganan bencana alam seperti di Aceh. "Perlu pemikiran yang tidak panik dan tidak tidak gegabah agar penanganan bencana tidak carut marut dan tanpa koordinasi."Sementara Mendiknas Bambang Sudibyo menjelaskan pembangunan sekolah di Aceh yang akan menggunakan konstruksi tahan gempa. "Dan semua konstruksi ini sudah diujicoba di Papua," katanya.
(gtp/)










































